Jubir KPK: Memahami Utuh Aturan Perjalanan Dinas Agar Tak Keliru Beropini

- Selasa, 10 Agustus 2021 21:23 WIB
Jubir KPK: Memahami Utuh Aturan Perjalanan Dinas Agar Tak Keliru Beropini
Istimewa
Ali Fikri
drberita.id | Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri memgatakan secara substansi aturan perjalanan dinas pegawai KPK dimaksud tidak berubah.

Namun Peraturan Pimpinan (Perpim) menegaskan agar ada harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Pasal 11.
"Pertama, Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara," kata Ali Fikri dalam keterangan tertuli, Selasa 10 Agustus 2021.
Baca Juga :Aliansi BEM: Polres Asahan Jangan Neko Neko Tangani Kasus 5 Anggota DPRD Labura
Kedua, lanjut Ali, Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja pelaksana SPD.

Dan ketiga, Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
Baca Juga :Peras Pengusaha Sere Wangi, 2 Pejabat Desa dan Camat di Langkat Kena OTT
"Materi ketentuan tersebut sebelumnya juga telah diatur dalam Perkom Nomor 07 tahun 2012 Pasal 3 huruf g. Dalam hal komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan oleh pihak/instansi lain, maka terhadap komponen biaya yang telah ditanggung tersebut tidak dibebankan lagi pada anggaran Komisi," terang Ali.

Dari perkom tahun 2012 tersebut maka sangat dimungkinkan perjalanan dinas KPK dibayarkan oleh pihak/instansi lain, dan hal tersebut merupakan praktik yang sebelumnya juga dilakukan oleh KPK periode-periode yang lalu, dan itu diperbolehkan sepanjang tidak ada double anggaran.
Baca Juga :Setelah Pandemi Covid-19 Ini Yang Bakal Terjadi
Di samping itu, kata Ali, dalam audit kinerja keuangan oleh BPK sebelumnya juga menyebutkan bahwa pada pokoknya, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, dan ketidakpatutan dalam pengajuan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan pada KPK, dimana mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas TA 2018 pada KPK belum mengacu PMK 113 Tahun 2012 sehingga mengakibatkan pelaksanaan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak efisien.
"Dengan demikian, kami tegaskan kembali, tidak ada perubahan secara mendasar dalam hal ketentuan perjalanan dinas KPK namun saat ini, justru diperkuat dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan perjalanan dinas lebih efisien dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ali.
[br]
"Kami berharap melalui penjelasan ini masyarakat paham secara utuh, dan tidak ada lagi opini yang keliru sehingga polemik yang beredar dapat dihentikan," sambungnya.

Ali memastikan pegawai KPK hingga kini dalam pelaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai, dan saat ini diperkuat dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan.
Baca Juga :Alih Status: Ini Sistem Perjalanan Dinas Pegawai KPK
"Kami sangat terbuka dengan masukan dan kritik publik, terutama terkait dengan bagaimana memenuhi harapan masyarakat agar KPK tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi. Dan kami akan bekerja seoptimal mungkin," tutupnya.

SHARE:
Editor
: Artam
Tags
KpkPegawai kpkPerjalanan Dinas
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru