LPIB Minta Polda Sumut Periksa Kakanwil Kemenagsu Terkait Pendapingan Zona Integritas

Permintaan tersebut disampaikan puluhan mahasiswa dari Lembaga Peduli Iklas Beramal Sumatera Utara (LPIB Sumut) di Markas Polda Sumut, Rabu 28 Agustus 2025.

"Selain panitia pelaksana, kami juga meminta Polda Sumut memeriksa Kakanwil Kemenagsu terkait dugaan pungli kegiatan pendapingan zona integritas," ucap Sekretaris LPIB Sumut Tony Sahputra.

Kegiatan pendapingan zona integritas Kementerian Agama tersebut berlangsung di Hotel Grand Antares Medan, pada 5 hingga 7 Agustus 2025.

Tony memeberkan bahwa dugaan pungli tersebut terjadi pada 120 orang peserta dengan biaya yang diwajibkan Rp. 1,9 juta per orang.

"Kami menduga kegiatan pendapingan zona integritas Kanwil Kementerian Agama Sumut tahun 2025 itu hanya modus untuk mendapatkan keuntungan pribadi, setiap peserta wajib membayar uang registrasi sebesar Rp. 1.900.000 per orang dengan total peserta 120 Orang," jelasnya.

Menurut Toni, Kakanwil Kemenagsu terbukti tidak mendukung program pemerintah dalam hal efisiensi anggaran. Tidak ada urgensinya melaksanakan kegiatan tersebut secara tatap muka mengingat saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran.

"Layak diduga kegiatan tersebut hanya sebuah modus untuk melakukan pungli, yang pertama berdasarkan jumlah uang registrasi yang begitu besar, sementara kegiatan hanya tiga hari. Kedua terkesan dipaksakan, banyak kegiatan yang lebih penting dari itu dibuat daring, contohnya pelantikan PPPK dan CPNS 2025 pada Juli lalu," jelasnya.

LPIB Sumut pun berharap Polda Sumut segera memanggil dan memeriksa ketua panitia kegiatan yaitu Katim Ortala, dan FKUB Kanwil Kemenagsu, serta Kakanwil Kemenagsu.