CSI: Noel Yang Kena OTT KPK Layak Digantikan Jumhur Hidayat
Redaksi - Kamis, 21 Agustus 2025 17:00 WIB
Poto: Istimewa
Noel dan Jumhur Hidayat
drberita.id -Center of Strategy and Information (CSI) menyesalkan operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Peristiwa ini merupakan pukulan serius yang mencoreng wajah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal telah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan bersih, berintegritas, dan berpihak pada rakyat," ujar Direktur CSI Edy Syahputra di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.
CSI mendesak Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Immanuel Ebenezer yang akrab dipanggol Noel dari jabatannya. Kasus ini telah merusak citra pemerintah dan mencederai kepercayaan publik.
"Tidak boleh lagi ada toleransi bagi pejabat yang tersandung kasus korupsi," tegas Edy Syahputra.
Pentingnya figur profesional diketenagakerjaan, lanjut Edy, bahwa posisi Wamenaker adalah jabatan strategis yang sangat menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Presiden Prabowo harus menunjuk sosok pengganti Noel yang benar benar kompeten, profesional, dan memiliki pengalaman panjang di bidang ketenagakerjaan.
"Dalam pandangan CSI, Jumhur Hidayat adalah figur yang paling layak mengisi posisi tersebut. Dengan rekam jejak panjang di dunia ketenagakerjaan dan reputasi yang baik, Jumhur dinilai mampu memberikan kontribusi nyata bagi pekerja, buruh, dan dunia usaha di Indonesia," jelas Edy.
CSI menilai bahwa langkah cepat dan tegas dalam kasus ini akan memperkuat legitimasi Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang konsisten melawan praktik korupsi.
Selain itu, pergantian sosok yang tepat akan memperkokoh kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir secara serius untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di tanah air.
Kasus ini harus dijadikan momentum untuk konsolidasi pemerintahan yang lebih bersih, lebih tegas, dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat pekerja.
"Presiden Prabowo perlu menunjukan bahwa good governance bukan hanya jargon, tetapi komitmen nyata," pungkas Edy Syahputra.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Pendidikan Indonesia Dalam Lingkaran Korupsi: KPK dan Kejagung Awasi SPMB dan Uang Sekolah
Pemprov Sumut Kembali Anggarkan Rp.238 Miliar Untuk Proyek Jalan di Paluta Yang Pernah OTT KPK Awal 2025
Harta Kekayaan Walikota Medan Jadi Sorotan, GPA Minta KPK dan Kejaksaan Agung Periksa LHKPN Rico Waas
8 Potensi Korupsi MBG Versi KPK
Pernah Diperiksa KPK 11 Jam, Lokot Nasution Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA, Mikhel Siregar: Demokrat Harus Bersih dari Koruptor
LHKPN KPK: Harta Kekayaan Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Naik Rp 4 Miliar
Komentar