Aktivis 98 Sebut Pemerintah Menggembosi Aksi Mahasiswa
Redaksi - Sabtu, 27 Juni 2026 16:18 WIB
Poto: Istimewa
Ketua Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang.
drberita.id -Aktivis 98 Sahat Simatupang menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak yang membiayai aksi unjuk rasa mengkritik kebijakan pemerintah sebagai bentuk penggembosan terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa diberbagai daerah.
Ketua Perhimpunan Pergerakan 98 itu mengatakan, pernyataan Prabowo yang disampaikan saat berpidato di Hari Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026), sebagai bentuk penggembosan alias memperlemah gerakan moral mahasiswa agar kepercayaan publik luntur kepada mahasiswa.
Upaya penggembosan gerakan mahasiswa kian terlihat, kata Sahat, dalam keterangan pers, Sabtu (27/6/2026), dari pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari polisi agar tidak berdemonstrasi di Istana Negara.
" Saya membaca rangkaian peristiwa untuk menggembosi gerakan moral mahasiswa dimulai dari kedatangan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono di Kampus Universitas Gadjah Mada, lalu disusul pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari polisi dan terakhir pernyataan Prabowo yang mengatakan mengetahui pihak yang membiayai aksi unjuk rasa yang mengkritrik kebijakan pemerintahannya," ujar Sahat Simatupang.
Sahat mengatakan, upaya penggembosan gerakan mahasiswa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa gerakan moral "Menuju Indonesia Bangkrut" yang dipelopori BEM Universitas Indonesia; BEM Keluarga Mahasiswa IPB University; BEM Politeknik Negeri Jakarta; BEM Universitas Pancasila; Aliansi BEM Gunadarma; Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pusat; FMN UI hingga Serikat Mahasiswa Progresif UI (Semar UI) serta mahasiswa UGM dan kampus lainnya, semakin massif dan destruktif ditandai kriminalisasi kepada mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM Tiyo Ardianto yang dilaporkan ke polisi oleh tiga orang selama bulan Juni 2026 dengan tuduhan penghinaan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Padahal, sambung Sahat, jika hati dan fikiran jernih mendengar tuntutan mahasiwa antara lain meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar minyak dan desakan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menghabiskan biaya ratusan triliun dan tak membawa manfaat apapun dan tuntutan menghentikan militerisme di ranah sipil.
" Salah satu tuntutan BEM UI dan aliansi kampus lainnya menghentikan militerisme di ranah sipil terbukti dengan tewasnya lima orang calon manejer Koperasi Desa Merah Putih saat menjalani latihan dasar militer (latsarmil). Tidak ada korelasinya memimpin koperasi dengan latihan dasar militer," ujar Sahat.
Klaim Badan Gizi Nasional atau BGN yang mengelola MBG mencatat adanya penguatan kehadiran siswa dan konsentrasi di sekolah akibat pemenuhan gizi yang lebih konsisten dan menaikkan gizi anak Indonesia seolah - olah hanya dari makan MBG yang sekali sehari itu, ujar Sahat, adalah bentuk pemaksaan agar MBG dilanjutkan meski tidak ada tranparansi dan ukuran keberhasilan MBG yang telah menghabiskan uang ratusan triliun yang dari pajak rakyat.
" MBG itu bukan makanan gratis, itu dibayar dari pajak yang dibayar rakyat sehingga wajar mahasiswa meminta penghentian MBG. Itu adalah seruan moral. Kalau kritik moral seperti ini juga digembosi, itu artinya negara menuju bangkrut," kata Sahat.
Apa yang disampaikan mahasiswa, sambung Sahat Simatupang, adalah aspirasi rakyat yang sudah bosan dan muak dengan retorika Presiden Prabowo dengan para pembantunya yakni 108 menteri terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri dan pejabat lainnya. "Ini luar biasa membebani APBN. Wajar mahasiswa cemas Indonesia menuju kebangkrutan," ujar Sahat Simatupang.
Sahat menambahkan, ia melihat gagasan mahasiswa agar kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa termaktub dalam aksi "Menuju Indonesia Bangkrut" dengan memperbaiki APBN, agar tepat sasaran ditengah beban hutang negara yang terus bertambah dan daya beli masyarakat yang terus melemah.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
PB ALAMP AKSI Gelar Aksi di Kejati Sumut, Desak Dugaan Pengadaan di Dishub Medan Diusut
Kelompok Mahasiswa Sampaikan Persoalan MBG, BBM, dan KDMP ke DPRD Medan
People Capability Training Series Untuk Penguatan Soft Skill Mahasiswa FEB USU
Demo Mahasiswa UI Tanpa Senjata Api di Bundaran HI
Puluhan Rumah di Medan Krio Diterjang Angin Puting Beliung, Kepala Desa Minta Bantuan Pemerintah
Mahasiswa Alwashliyah Desak Presiden Prabowo Copot Dirut PLN Darmawan Prasojo
Komentar