Jumpa Komisi II DPR RI, Ombudsman Sumut: Pemda Paling Banyak Dilaporkan
Istimewa
Abyadi Siregar
drberita.id | Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Utara masih jauh dari harapan rakyat. Ombudsman RI Perwakilan Sumut sangat kecewa, laporan yang masuk dari tahun ke tahun terus meningkat.
BACA JUGA:
Program Bedah Rumah Anggota DPR RI di Karo Diduga Jadi Ajang Korupsi
Pernyataan itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar saat bertemu anggota Komisi II DPR RI dan Pemprov Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Jumat 17 Desember 2021.
Dalam pertemuan juga hadir Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya.
Abyadi memaparkan, pada tahun 2021 misalnya, dari 143 laporan pengaduan masyarakat yang ditangani Ombudsman Sumut, 41,2 persen di antaranya terkait Pemda, atau berada di peringkat teratas. Sementara kepolisian berada di peringkat dua dengan 16 persen.
"Beberapa jenis pelayanan publik yang paling sering dilaporkan masyarakat ke Ombudsman adalah terkait dengan layanan pemerintah daerah dan layanan kepolisian. Dan yang paling menonjol adalah terkait dengan maladministrasi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, dan sebagainya," kata Abyadi.
Namun dari pengawasan yang dilakukan Ombudsman selama ini, kata Abyadi, sudah mulai ada perbaikan atau peningkatan kepatuhan pemerintah daerah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik.
BACA JUGA:
Pedagang Jus Dapat Bantuan dari Pemprovsu Berkat Bantuan Kader Demokrat
Terlihat dari hasil survei yang dilakukan Ombudsman Sumut sejak tahun 2016 hingga 2019. Dari 20 Pemda yang dinilai, tercatat 8 Pemda meraih Predikat Zona Hijau (kepatuhan tinggi).
"Meski sebetulnya, jumlah ini masih sangat jauh dari harapan," ungkapnya.
Selain itu, kata Abyadi, jumlah laporan terkait pungutan liar di unit unit layanan publik, terutama di sektor pendidikan juga semakin berkurang.
"Dalam 3 tahun terakhir, laporan terkait pungli di sektor pendidikan semakin minim," pungkansya.
BACA JUGA:
Rumah Inspirasi Indonesia Dorong DPR dan Pemerintah Buat UU Pekerja UMKM
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
Setelah Eksir Mundur, Pemprovsu Buka Pendaftaran Calon Direksi Bank Sumut, 3 Jabatan Direktur Kosong
DPRD Medan Marah Bantuan Warga Dipotong Kepala Lingkungan, Camat: Sudah Kita Kasih SP1
Komisi II DPR dan Wamendagri Kunjungan ke Bank Sumut, PAD dan Sektor Produktif Jadi Sorotan
Walikota Tebingtinggi Curhat Pasca Idul Fitri: Sindir Wakil dan Anggota DPRD
DPRD Medan Makan Gaji Buta, Tak Peka Masalah Warga
Ketua DPRD Medan Saran Pedagang Pasar Aksara Ganti Dagangan Basah ke Barang Kering
Komentar