BEM Nusantara Ajak Rakyat Suarakan 8 Tuntutan
drberita.id | Puluhan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mengajak rakyat bersama-sama menyuarakan delapan tuntutan yang merugikan secara nyata di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Tuntutan itu disampaikan BEM Nusantara Koordinator Daerah Provinsi Sumatera Utara di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis 23 Juli 2020.
Dipimpin Ridho Alamsyah, massa BEM Nusantara melakukan orasi menyampaikan tuntutan dan membakar ban di depan gedung DPRD Sumut.
Baca Juga: KPK Siap Tindaklanjuti Laporan BPK Adanya Dana APBN Masuk ke Rekening Pribadi
Massa menilai kebijakan yang dibuat dan direncakan pemerintah telah menyengsarakan rakyat pada saat ini. Kehidupan yang semakin sulit dan diperparah dengan kondisi dan situasi perekonomian saat ini sangat pantas untuk dilawan.
"Kita tidak terima dengan apa yang terjadi pada saat ini, pemerintah hanya memikirkan situasi tanpa memikirkan apa yang terjadi pada rakyat saat ini, khususnya rakyat bawah dan miskin," kata massa orasi.
Tidak itu saja, rencana undang-undang yang dibuat pemerintah tidak ada yang pro rakyat. Oleh karena itu, BEM Nusantara mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan pergerakan bersama-sama menolak kebijakan yang merugikan.
"Delapan tuntutan ini harus kita suarakan bersama, rakyat harus bangkit melawan kebijakan yang tidak pro rakyat," teriak massa BEM Nusantara.
Baca Juga: IBL 2020 Kembali Molor
Berikut delapan tuntutan yang harus disuarakan ke pemerintah;
1. Gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
2. Tolak seluruh RUU yang tidak pro rakyat
3. Negara berkewajiban menjamin kesehatan, ketersedian pangan dan kesejahteraan rakyat
4. Hentikan dwi fungsi TNI/Polri dan tarik militer dari tanah Papua
5. Stop prampasan dan penggusuran ruang hidup yang dilakukan oleh negara dengan dalih pembangunan
6. Revolusi pendidikan (wujudkan pendidikan gratis ilmiah demokratis dan bervisi kerakyatan)
7. Berikan hak berpendpaat dan berserikat sepenuhnya pada rakyat Indonesia
8. Mosi tidak percaya kepada DPR dan MPR
(art/drb)
Demo Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tak Diterge 100 Anggota DPRD Sumut
Kader Partai Golkar Aksi Tunggal di Kantor DPP Jakarta dan Gedung DPR RI Minta Evaluasi Ketua DPRD Sumut
Buruh Batal Demo ke Polda dan Kantor Gubsu, Fokus ke DPRD Sumut
Ribuan Buruh 28 Agustus Akan Demo Kantor Gubsu, Polda, dan DPRD Sumut
Azhari Sinik: Partai Golkar Bisa Berhentikan Erni Sitorus dari Ketua DPRD Sumut