Meski Diguyur Hujan, DPRD Sumut Respon Massa Tolak RUU HIP dan Bubarkan BPIP

drberita.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) merespon penolakan RUU HiP dan BPIP yang dilakukaan ratusan massa dari Front Anti Komunis Penyelamat Pancasila (FAK PP) Sumatera Utara, Jumat 24 Juli 2020.

Aksi unjuk rasa ratusan massa FAK PP Sumut di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, berjalan aman dan tertib meski diguyur hujan deras dengan pengawalan pihak kepolisian Polrestabes Medan dan Polda Sumut.

Massa aksi yang dipimpin Indra Suheri diterima dua anggota DPRD Sumut, yaitu Wakil Ketua Harun Mustafa Nasution dan Ketua Fraksi PKS Jumadi. Selebihnya 98 orang lagi tugas luar atau kunjungan kerja ke daerah.

Baca Juga: Dewan Kesenian Sumut Sudah Punya Podcast

"Hari ini kami berdua yang menunggui gedung rakyat ini, saya dan pak Jumadi," ucap Harun di hadapan massa FAK PP Sumut.



[br]

Kata Harun, dirinya juga menolak RUU HIP dan BPIP sama seperti massa aksi yang datang ke gedung DPRD Sumut untuk mengawal Pacasila.

"Kita sama, saya juga sama dengan saudara-saudara. Kalau ditanya, saya kira semua kami di DPRD Sumut ini sama dengan saudara-saudara sekalian. Pasti kita tetap Pancasila dan NKRI," ungkapnya.



Jumadi dari Fraksi PKS juga mengatakan yang sama. Dirinya dan fraksinya sudah pasti menolak RUU HIP dan BPIP.

Baca Juga: Ribuan Pendukung Kiki Handoko Sembiring Siap Bergerak ke Polrestabes Medan

"Saya pastikan kami di Fraksi PKS menolak, sama seperti dengan bapak dan ibu-ibu sekalian. Pernyataan sikap ini akan kami teruskan ke pusat dan akan kami bahas bersama dengan kawan-kawan anggota dewan yang lain," kata Jumadi.

[br]

Sebelumnya, dalam orasinya massa FAK PP Sumut menolak Rancangan Undang Udanag Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang ingin disahkan pemerintah pusat.

Massa juga meminta pembubaran BPIP segera dilakukan oleh pemerintah jika tidak ingin Indonesia akan hancur.



Baca Juga: NU & Muhammadiyah Mundur, Apara: Mas Nadiem Ada Apa?

"Nyata GPIP mengatakan pacasila rusak karena agama. Ini jelas telah bertentangan dengan undang undang dasar 1945. Kami minta BPIP dibubarkan, karena lembaga itu terindikasi komunis. Jika tidak, pancasila akan berdarah," ucap massa. (art/drb)