Laporan Jual Beli Lahan Eks HGU PT. Karet Mas ke PT. J Surya Sakti di Labura Diterima Kejaksaan Agung
Redaksi - Senin, 20 Juli 2026 23:49 WIB
Poto: Istimewa
Independent Anti Corruption (IAC) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung RI.
drberita.id -Independent Anti Corruption (IAC) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (20/7/2026).
Dalam aksinya, Ketua IAC Indonesia Azzaruddin Panjaitan menyerahkan laporan kepada Kejaksaan Agung dengan Nomor 018.B/DPP/IAC.IND/2026 terkait dugaan praktik mafia tanah Eks HGU PT. Karet Mas yang diKuasai PT. J Surya Sakti di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Dalam laporannya, IAC Indonesia menguraikan kronologi penguasaan lahan yang sebelumnya merupakan areal perkebunan PT Karet Rakyat berdasarkan HGU tahun 1966, kemudian beralih pengelolaannya kepada PT J Surya Sakti dan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa Sawit dan perkebunan Karet seluas sekitar 554 hektare.
Namun, setelah masa berlaku HGU PT. Karet Rakyat berakhir, permohonan perpanjangan yang diajukan PT J Surya Sakti kepada Kementerian ATR/BPN disebut ditolak karena diduga tidak memenuhi persyaratan administratif.
Menurut IAC Indonesia, penolakan perpanjangan HGU tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum penguasaan dan pengelolaan lahan oleh PT J Surya Sakti hingga saat ini. IAC Indonesia meminta aparat penegak hukum memastikan apakah lahan tersebut telah kembali menjadi tanah negara atau masih memiliki hak yang sah, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kejaksaan Agung menerima laporan yang disampaikan massa. Perwakilan dari Kejaksaan Agung menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan itu sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Aksi juga berlanjut di Kementerian ATR/BPN. Dalam dialog bersama massa, perwakilan kementerian menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada HGU yang diterbitkan atas nama PT J Surya Sakti atas objek lahan yang dipersoalkan.
Perwakilan ATR/BPN juga menyampaikan apabila lahan yang belum memiliki hak yang sah diperjualbelikan, maka berpotensi menjadi persoalan pidana dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pengaduannya, IAC Indonesia turut mengungkap adanya dokumen yang disebut sebagai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ganti Rugi PT J Surya Sakti dengan Masyarakat. Dokumen tersebut dibuat di hadapan seorang notaris dan memuat nama Direktur Utama PT J Surya Sakti, Salomo Tabah Ronal Pardede, serta nama Wiratmo Sukito dan Arif Rifai SP sebagai pihak yang disebut menerima pelepasan hak.
Selain itu, IAC Indonesia juga mengungkap dugaan adanya transaksi lahan kepada sekitar 46 orang pembeli dengan luas mencapai kurang lebih 334 hektare melalui mekanisme yang disebut sebagai pembayaran ganti rugi dengan Nilai berkisar 60 Miliar.
IAC Indonesia pun meminta penyidik menelusuri seluruh aliran dana, dokumen transaksi, serta memeriksa seluruh pihak yang diduga memfasilitasi atau menjadi perantara (agen) dalam penjualan lahan kepada masyarakat.
IAC Indonesia juga secara khusus meminta Kejaksaan Agung memeriksa Salomo Tabah Ronal Pardede, Wiratmo Sukito, dan Arif Rifai SP guna mengklarifikasi kedudukan hukum, kewenangan, serta peran masing masing dalam proses pelepasan dan pengalihan lahan.
Tidak hanya itu, IAC Indonesia mendesak agar Kepala Desa Sukarame Baru, Zaini dan Camat Kualuh Hulu, Maruli Tanjung turut dipanggil dan diperiksa terkait dugaan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas objek lahan yang status hukumnya masih dipersoalkan.
Melalui aksi unjuk rasa dan laporan resmi yang disampaikan, IAC Indonesia meminta Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia tanah di lahan eks HGU PT J Surya Sakti, memeriksa seluruh dokumen pertanahan, menghentikan sementara seluruh transaksi dan pengalihan lahan hingga terdapat kepastian hukum, serta menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Kejaksaan Agung Stop Kasus Korupsi MBG
Kejati Sumut Belum Dapat Perintah Sisir SPPG MBG dari Kejaksaan Agung
Jampidsus Bantah Dirinya Mundur
PP GPA Akan Kerahkan 10 Ribu Massa Aksi ke Kejaksaan Agung Kawal Korupsi Rumah Eks Pejuang Timor Timur
Kejaksaan Agung Segera Selidiki Korupsi KIP di Sumatera Utara
Penyidikan Kejaksaan Agung Dari 26 Nama, Bertambah Jadi 41 Nama Jual Beli Titik SPPG MBG
Komentar