Kelompok Cipayung Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Walikota Medan
drberita/istimewa
Walikota Medan Dzulmi Eldin digiring masuk ke dalam gedung merah putih KPK.
DRberita | Kelempok Cipayung mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut tuntas kasus suap dan korupsi yang dilakukan Walikota Medan Dzulmi Eldin.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Walikota Medan dan Kadis PU Isa Ansyari merupakan bentuk penegasan bahwa selama ini korupsi dan suap marak terjadi di Pemerintahan Kota Medan.
Kelompok Cipayung (PMII, HMI, GMNI) mengajak seluruh masyarakat Kota Medan, terkhusus para mahasiswa untuk turut serta mengawasi jalannya birokrasi Pemko Medan daripada beralih fokus ke isu nasional.
"Karena Kota Medan membutuhkan pembenahan yang menyeluruh," ucap Joni Rintonga, Ketua PC PMII Kota Medan, Sabtu 19 Oktober 2019.
Untuk itu, kata Joni, Kelompok Cipayung Kota Medan, mengaimbau KPK agar objektif dan profesional mengusut kasus suap dan korupsi Walikota Medan Dzulmi Eldin.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Walikota Medan dan Kadis PU Isa Ansyari merupakan bentuk penegasan bahwa selama ini korupsi dan suap marak terjadi di Pemerintahan Kota Medan.
Kelompok Cipayung (PMII, HMI, GMNI) mengajak seluruh masyarakat Kota Medan, terkhusus para mahasiswa untuk turut serta mengawasi jalannya birokrasi Pemko Medan daripada beralih fokus ke isu nasional.
"Karena Kota Medan membutuhkan pembenahan yang menyeluruh," ucap Joni Rintonga, Ketua PC PMII Kota Medan, Sabtu 19 Oktober 2019.
Untuk itu, kata Joni, Kelompok Cipayung Kota Medan, mengaimbau KPK agar objektif dan profesional mengusut kasus suap dan korupsi Walikota Medan Dzulmi Eldin.
"Pengembangan kasus suap dan korupsi ini harus dilakukan KPK, ini agar terungkap selama 5 tahun kepemimpinan Dzulmi Eldin di Kota Medan. Jangan hanya sampai Eldin dan Kadis PU Isa Ansyari serta staf Syamsul Fitri Siregar saja. Kami yakin perbuatan melawan hukum ini sudah sering terjadi secara terstruktut, sistematis dan masif," tegasnya. (art/drc)
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
8 Potensi Korupsi MBG Versi KPK
Pelantikan TP PKK Medan 2025-2030: Pesan Walikota Jauhkan Gadget dari Dalam Rumah Demi Pendidikan Anak
Pernah Diperiksa KPK 11 Jam, Lokot Nasution Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA, Mikhel Siregar: Demokrat Harus Bersih dari Koruptor
LHKPN KPK: Harta Kekayaan Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Naik Rp 4 Miliar
Wartawan Kecewa Rapat Pansus LKPj Walikota Medan Buka Tutup, Elfanda Ananda: Akses Publik Dijauhkan
Warga Jalan Turi Tolak Rencana Walikota Medan Alihfungsi RTH Jadi TPA Sampah
Komentar