Kejati Sumut Harus Periksa Proyek Kantor Camat Tanjung Morawa Rp.2,9 Miliar
Artam - Selasa, 02 Juni 2026 17:25 WIB
Poto: Istimewa
Tokoh Pemuda Tanjung Morawa Rudi Hutabarat.
drberita.id -Tokoh Pemuda Tanjung Morawa Rudi Hutabarat meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) segera memeriksa kerugian keuangan negara pada proyek pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa, Deliserdang, senilai Rp.2,9 miliar.
"Kejati Sumut harus periksa Kadis CKTR Deliserdang Rahmadsyah. Proyek kantor camat itu tahun anggaran 2025. Ini sekarang sudah 2026. Audit BPK pun sudah keluar, tetapi proyek belum selesai juga," ungkap Rudi, Selasa 2 Juni 2026.
Rudi mengakui, Kadis CKTR Deliserdang Rahmadsyah pernah mengatakan kepadanya bahwa proyek pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa yang anggaran tahun tunggal 2025, itu mau dirubah menjadi proyek multiyears.
Jika proyek dirubah menjadi multiyeras, lanjut Rudi, tanggung jawab administrasi dan hukum dari proyek pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa itu ada pada kepala daerah.
"Harus ada adendum pada dokumen kontrak proyek itu jika dirubah ke multiyears. Proyek itupun menjadi tanggung jawab Bupati Deliserdang jadinya. Apakah Kadis CKTR Deliserdang mau bersih dan aman dari masalah hukum pada proyek itu, ini yang kita pertanyakan," kata Rudi.
Rudi pun berharap Kejati Sumut segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas CKTR Deliserdang Rahmadsyah terkait proyek pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa yang tidak selesai sejak tahun 2025.
"Potensi mangkrak sangat besar terjadi pada pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa, karena sampai saat ini kantor itu kondisinya tak siap. Berapa kerugian keuangan negara di preyek Rp. 2,9 miliar itu sudah bisa direka oleh penyidik Pidsus Kejati Sumut," tutupnya.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Warga Kecam Kontraktor Tidak Profesional Kerjakan Proyek Jalan Provinsi di Batubara
KPK Harus Turun, Oknum Pejabat Inisial K Jual Paket Proyek Pemko Medan
Proyek Uditch Drainase Kota Medan Masih Bermasalah: Dari Gibson Panjaitan ke Khairul Azmi
Kejati Sumut Belum Dapat Perintah Sisir SPPG MBG dari Kejaksaan Agung
Kelompok Mahasiswa Geruduk Kejati Sumut, Desak Kasus Daerah Hingga Intervensi TNI ke Kortas Tipikor Polri
17 Paket Proyek Dinas BMBKCK Provinsi Sumut Berpotensi Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Komentar