LIPPSU: Ida Mariana itu licin seperti Belut

DINAMIKARAKYAT - Bantahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumut Ida Mariana, soal dugaan korupsi puluhan paket proyek pengadaan langsung (PL) pembangunan sarana air minum permukiman mendapat respon dari Azhari Sinik.

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) itu menilai pernyataan yang disampaikan Ida Mariana dalam bantahannya, harus direspon oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi serta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

"Ida Mariana itu licin seperti belut, makanya kita minta TP4D Kejaksaan Tinggi dan Gubernur Sumut harus membuktikan secara fakta dugaan korupsi puluhan PL tersebut," ujar Azhari Sinik di Hotel Garuda, Jalan SM. Raja Medan, Sabtu 6 Juli 2019.    

Menurut Azhari, Dinas PKP Provinsi Sumut tidak berwenang menangani program kegiatan air minum, karena hal itu masuk dalam kewenangan dari cipta karya. "Itu tidak tepat dikerjakan Dinas PKP, harusnya puluhan proyek PL pembangunan sarana air minum (sumur bor) itu dikerjakan Dinas SDA dan Cipta Karya. Itu yang pertama," katanya.

Kedua, lanjut Azhari, pasal 28 ayat 1 huruf b UU No. 1/2011 yang dikatakan Ida Marian, sebenarnya itu untuk apa? Pasal itu tidak ada kaitannya dengan air minum. Ketiaga, tidak ada pengalokasian anggaran kegiatan sesuai dengan pengolaan keuangan daerah.

"Tidak tercantum titik lokasi dimana kegiatan dilaksanakan yang disebutkan dalam buku APBD. Dugaan fiktif sangat besar kemungkinan terjadi pada kegiatan tersebut," terangnya.

Keempat, kata Azhari, berarti kegiatan ini (pembangunan sarana air minum permukiman) tidak ada kajian perencanaan yang disusun oleh konsultan perencanan. Kelima, dan konteraktor yang mengerjakan itu diduga sudah setor duluan melalui Iksan, salah seorang staf Ida Mariana.