Habiskan Anggaran Sosper dan Wasbang, Proyek 2,7T Luput dari Pengawasan DPRD Sumut
Surati BPK dan KPK
Redaksi - Sabtu, 17 Juni 2023 16:25 WIB
Poto: Istimewa
Gedung DPRD Sumut
drberita.id -Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGA-SU) meminta BPKP Sumut mengaudit kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang menguras APBD Rp 100 miliar lebih setiap tahunnya. Sedaangkan anggaran proyek Rp 2,7 triliun luput dari pengawasan.
Ketua Umum MARGA-SU Hasanul Arifin Rambe mengatakan pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara profesional melibatkan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
"BPKP Sumut dan Inspektorat agar menelusuri, audit dan, periksa staf serta 100 Anggota DPRD Sumut secara meraton terkait Sosperda dan Wasbang, yang menguras APBD di atas Rp 100 miliar setiap tahunnya. Diduga rawan penyalahgunaan dan tidak sesuai peruntukannya," ungkap Hasanul Arifin Rambe dalam keterangan tertulis, Sabtu 17 Juni 2023.
Selain itu, menurut Hasanul, sama sama diketahui bahwa tidak sedikit Anggota DPRD Sumut yang mengembalikan anggaran perjalanan dinas, dengan temuan hasil audit dari penggunaan anggaran tahun 2022 lalu.
"Dari kegiatan Sosperda dan Wasbang tahun lalu saja, lebih kurang Rp 120 miliar yang dihabiskan termasuk dalam Perubahan APBD 2022. Dan di 2023 ini, belum lagi habis tahun sudah di atas Rp 100 miliar lebih anggaran yang diserap, hanya untuk Sosperda dan Wasbang," katanya.
Menurut Hasanul, kegiatan Sosperda dan Wasbang tidak berefek positif dalam perbaikan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara. Atas dasar itu, MARGA-SU meminta BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat agar lebih ekstra mengaudit anggaran secara transparan dan terang benderang.
"Soal dugaan rawan penyalahgunaan dan tidak tepatnya pengalokasian anggaran dana Sosperda dan Wasbang sudah dikaji melalui investigasi internal MARGA-SU dibeberapa titik pelaksanaan, yang seyogyanya setiap anggota dewan harus menghadirkan lebih kurang 300 orang konstituen per titik kegiatan sesuai penganggaran. Tapi fakta di lapangan, mayoritas para anggota dewan tidak bisa hadirkan 300 orang. Maka dari itu, kami meminta agar staf dan 100 Anggota DPRD Sumut segera diperiksa," tegasnya.
Sejauh ini, lanjut Hasanul, MARGA-SU belum mengkaji besaran anggaran yang diserap dalam kegiatan reses Anggota DPRD Sumut.
Hasanul juga mengatakan dana ABPD yang diserap mencapai ratusan miliar tersebut hanya untuk kegiatan Sosperda dan Wasbang, sebaiknya perlu dikaji ulang karena tidak cukup bermanfaat untuk perbaikan dan kemajuan Provinsi Sumut secara umum, dan bila perlu dihapuskan saja kegiatan Sosperda dan Wasbang dari APBD Sumut.
"Kan ada pihak eksekutif yang bisa melaksanakan kegiatan Sosperda dan Wasbang, yang notabene Pemerintah Provinsi," kata Hasanul.
"Dengan semangatnya para Anggota DPRD Sumut menghabiskan anggaran Sosperda dan Wasbang, tetapi seakan apatis terkait persoalan proyek Rp 2,7 triliun yang sampai hari ini banyak menjadi pemberitaan diberbagai media online maupun media cetak. Kenapa 100 Anggota Dewan Provinsi Sumut tidak banyak angkat bicara atas persoalan yang muncul dan sudah diketahui publik. Ada Apa Dengan 100 Dewan Provsu," sambungnya.
Mulai dari tidak tercapainya pengerjaan proyek Rp 2,7 triliun sampai akhir tahun 2022, seperti apa yang termuat dalam pemberitaan dan fakta di lapangan, adanya pemutusan kontrak, bahkan sampai ada kepala dinas yang dicopot.
"Kenapa anggota dewan tidak antusias menyikapinya sesuai dengan tupoksi dewan khususnya dalam pengawasan anggaran, kenapa lebih terkesan diam dan seakanakan tidak peduli. Apakah mungkin para anggota dewan juga ada andil dalam suksesi proyek Rp 2,7T itu dengan mengambil keuntungan pribadi?," kata Hasanul.
"Karena kami dan publik juga mengetahui, bahwa proyek Rp 2,7T itu tidak masuk dalam penetapan Peripurna di DPRD Sumut," sambung Wakil Ketua MARGA-SU Edi Kurniawan.
Edi pun memastika MARGA-SU segera melayangkan surat ke BPK RI Perwakilan Sumut dan Inspektorat yang akan ditembuskan langsung kepada BPK RI Pusat dan juga KPK di Jakarta.
"Kita meminta agar BPK RI melakukan audit secara profesional dan transparan terkait persoalan persoalan yang ada di Sumatera Utara, khususnya kegiatan Sosperda dan Wasbang oleh 100 Anggota DPRD Sumut, dan proyek Multi Years Rp 2,7T," tandasnya.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Keributan Halalbihalal KAMMI di Kantor Gubsu Berujung Laporan ke Polisi, Anggota DPRD Sumut Terlibat
Demo Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tak Diterge 100 Anggota DPRD Sumut
Kader Partai Golkar Aksi Tunggal di Kantor DPP Jakarta dan Gedung DPR RI Minta Evaluasi Ketua DPRD Sumut
Buruh Batal Demo ke Polda dan Kantor Gubsu, Fokus ke DPRD Sumut
Ribuan Buruh 28 Agustus Akan Demo Kantor Gubsu, Polda, dan DPRD Sumut
Azhari Sinik: Partai Golkar Bisa Berhentikan Erni Sitorus dari Ketua DPRD Sumut
Komentar