Tokoh Sumut Dukung Pemekaran Daerah Sejalan Dengan Program Kodam Untuk Pertahanan Negara
Artam - Rabu, 22 April 2026 21:54 WIB
Poto: Istimewa
Tokoh Masyarakat Sumut Timbul Raya Manurung.
drberita.id -Pemekaran daerah provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara terus mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Pemekaran daerah yang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, juga sangat penting dilakukan untuk pertahanan negara kesatuan.
Tokoh Masyarkat Sumut Timbul Raya Manurung mengatakan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota bisa menjadi satu kekuatan baru untuk pertahanan negara, jika ada tekanan dari negara luar.
"Pemekaran daerah sejalan dan sinergi dengan program pengembangan dan penambahan Kodam, Daeral (Daerah Angkatan Laut), Kodau (Komando Angkatan Udara), dan Batalyon, sebagai tenaga pembangunan di Pemerintahan Prabowo," ucap Timbul di Medan, Rabu 22 April 2026.
Timbul menjelaskan Presiden Prabowo pasti mampu membiayai pemekaran provinsi, dan kabupaten kota dari dana dan pengadaan lahan yang ada untuk pembangunan perkantoran, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dari lahan milik negara.
Begitu juga dengan keuangan negara selama pemerintahan Prabowo saat ini sangat kuat untuk bisa mewujudkan pemekaran daerah, yaitu dari satgas kehutanan, denda administrasi para illegal logging, illegal mining, illegal fishing, sita aset, dan uang dari para pelanggar hukum korupsi.
"Kreativitas pemerintah pusat mencari dana dari satgas kehutanan, denda administrasi para illegal logging, illegal mining, illegal fishing, sita aset dan uang dari para pelanggar hukum korupsi di Indonesia sudah dibuktikan oleh pemerintahan Prabowo. Sangat pasti program satu provinsi satu kodam bisa terwujud ditangan Prabowo. Kita pun sangat mendukung program itu bisa terlaksana, agar teritorial negara kesatuan republik indonesia (NKRI) tetap utuh," kata Timbul Raya Manurung.
Program percepatan pembangunan Presiden Prabowo pun, lanjut Timbul Raya, bisa sejalan dan sinergi dengan program pemekaran daerah. Prabowo juga mampu mengumpulkan kekuatan politik di parpol dan DPR saat ini untuk pembuatan dan pengesahan Undang Undang Pemekaran Daerah.
"Bila melihat geografi Indonesia dan perkembangan geopolitik dunia dan kawasan. Secara militer deteksi dini dan pertahanan dini Indonesia jika ada invasi atau serangan dari negara luar adalah di kawasan terdepan atau daerah perbatasan," jelasnya.
Makanya, kata Timbul, daerah yang perlu segera dimekarkan secepatnya adalah Pantai Barat Sumatera yang menghadap Samudera India, yaitu Provinsi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Kepulauan Nias, Tabagsel, Tapanuli, Kepulauan Mentawai.
Kemudian, menghadap ke Laut Natuna dan Laut China Selatan dan Samudera Pasifik, yaitu Provinsi Kepulauan Natuna Anambas, Sangir Talaud. Menghadap ke Australia yaitu Provinsi Flores, dan menghadap ke Laut Selat Malaka, yaitu Provinsi Sumatera Pantai Timur.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Kejaksaan Bantah Periksa Rabuddin Alias Rb, Penguasa Proyek Kota Medan dan Pemilik 42 SPPG MBG di Sumut
Biaya Air Mineral Walikota Medan Rp.1,1 Miliar, Gen Z Sumut: Mungkin Mahluk Halus yang Minun
Petani Batubara Dapat Pembiayaan Modal dari Bank Sumut Untuk Program Ketahanan Pangan
Donor Darah HUT Bhayangkara ke-80 Tahun di Polda Sumut Untuk Perkuat Nilai Kemanusiaan
Meski Hanya Berdua, Tetap Semangat Suarakan Pemberantasan Korupsi di Kejati Sumut
Tersangka ASN Penganiaya Wartawan tvOne Belum Ditahan Polres Tapsel, Aliansi Jurnalis Akan Demo Polda Sumut
Komentar