Kawal Investasi Masuk Indonesia, Ketua KPK Berangkat ke Korsel
Bebas Hambatan dan Tindak Pidana Korupsi
Redaksi - Selasa, 26 September 2023 08:58 WIB
Poto: Istimewa
Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Ketua Lembaga Komisi Anti Korupsi dan Hak Hak Sipil (ACRC) Korea Selatan, Kim Hong-il.
drberita.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengawal investasi Korea Selatan yang masuk ke Indonesia, tanpa hambatan dan terbebas dari tindak pidana korupsi.
"Sejalan dengan meningkatnya investasi, perdagangan, dan kerja sama ekonomi antara kedua negara, KPK berkomitmen untuk mengawal berbagai investasi yang masuk ke Indonesia agar bebas dari praktik korupsi dan tanpa hambatan," tegas Ketua KPK Firli Bahuri pada pertemuan bilateral di Sejong, Korea Selatan, Senin 25 September 2023.
Firli bertemu Ketua Lembaga Komisi Anti Korupsi dan Hak Hak Sipil (ACRC) Korea Selatan, Kim Hong-il. Kedua negara menyepakati diperkuatnya kerja sama pemberantasan korupsi.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU antara KPK RI dengan ACRC Korea Selatan.
MoU tersebut memuat peningkatan kerja sama berbagi dan pertukaran kebijakan, praktik baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, melakukan kajian bersama, pertukaran teknologi, pengembangan program pelatihan dan pengembangan profesional.
Kerja sama KPK dengan ACRC selama ini telah terjalin baik, utamanya melalui kegiatan benchmarking dan upaya pembangunan kapasitas.
"KPK belajar banyak dari ACRC Korsel terkait Survei Penilaian Integritas, sistem untuk menilai risiko korupsi/Corruption Risk Assessement, serta untuk meningkatkan integritas melalui pendidikan," kata Firli.
Kerja sama dan hubungan diplomasi RI dan Korsel telah terjalin dalam bentuk kemitraan strategis, khususnya di bidang ekonomi melalui investasi dan perdagangan yang terus meningkat.
Kerja sama pemberantasan korupsi kedua negara pun semakin penting, guna meningkatkan kepercayaan investor Korsel masuk Indonesia, serta membangun budaya antikorupsi dalam bisnis dan investasi kedua negara.
KPK sendiri telah membentuk Direkorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) agar para investor dan pelaku bisnis tidak melakukan upaya dan praktik korupsi dalam bidang bisnis dan investasi.
Ini sangat penting untuk membangun ekonomi kedua negara, sebagaimana semangat 'Closer Friendship, Stronger Partnershi' yang menjadi tema 50 tahun kerja sama Indonesia - Korea Selatan.
Di penghujung pertemuan, Firli Bahuri mengajak ACRC bersama menjaga implementasi yang bebas dari korupsi pada berbagai kesepakatan dan komitmen yang telah ada, khususnya perjanjian ekonomi kedua negara di bidang infrastruktur, digitalisasi, rantai pasok, ekonomi hijau dan UMKM.
"Korupsi adalah musuh bersama yang mengancam kesejahteraan masyarakat, kestabilan institusi, dan kepercayaan publik. Menghadapi tantangan ini, kerja sama dengan Korea Selatan memiliki peran penting untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi perbaikan sistem di Indonesia," tutup Firli.
Hadir dalam pertemuan Dubes LBBP RI untuk Korsel, Gandi Sulistiyanto, yang juga berkomitmen mengawal berbagai kerja sama dan investasi Korsel masuk ke Indonesia, agar bersih dari praktik korupsi sehingga tercipta kepercayaan.
Kerja sama antikorupsi Indonesia dan Korsel secara formal dibentuk pada 2006 melalui Nota Kesepahaman antara KPK RI - KICAC Korsel, yang kemudian untuk pertama kalinya diamandemen dengan perubahan kelembagaan antikorupsi di Korea Selatan.
ACRC dan KPK telah melangsungkan berbagai kerja sama, utamanya bentuk pendidikan dan pelatihan. Di bulan November dan Desember 2022, ACRC menggelar lokakarya 'corruption risk assesment' bagi KPK, serta menerima kunjungan delegasi Indonesia untuk mempelajari PETI (Public Ethics Total Information) System di Ministry of Personnel Management Korea Selatan.
Pada Juli 2023, ACRC juga memberikan kesempatan bagi delegasi Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK untuk belajar mengenai pendidikan integritas dan survei penilaian integritas.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
8 Potensi Korupsi MBG Versi KPK
Pernah Diperiksa KPK 11 Jam, Lokot Nasution Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA, Mikhel Siregar: Demokrat Harus Bersih dari Koruptor
LHKPN KPK: Harta Kekayaan Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Naik Rp 4 Miliar
Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Kembali Diperiksa KPK, Ini Alasannya
KPK Serahkan Buku Pendidikan Antikorupsi kepada Prof Muryanto
Korsup KPK Bertentangan Dengan Asta Cita Presiden Prabowo: Pemborosan Anggaran
Komentar