Kejatisu Terima Laporan Proyek Jalan Nasional Tidak Beres

Proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, itu dimulai sejak kontrak 2 September 2021 dan seharusnya serah terima pekerjaan (PHO) pada 29 Agustus 2022 lalu.

"Tapi sampai sekarang belum juga selesai, sementara kontrak kerja sudah selesai. Ironisnya pemutusan kontrak diduga karena faktor keterlambatan karena pihak penyedia jasa (PT. KIJ) kurang profesional menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga putus kontrak," ucap Aldi Zuhri Siregar.

Kemudian, kata Aldi, reservasi jalan batas Provinsi Aceh - Tanjung Pura - Lingkar Luar Binjai - Soekarno Hatta, dengan pagu Rp 173.696.861,000,00 diduga dikerjakan asal jadi dan amburadul.

"Kami meminta kejaksaan segera memeriksa 2 proyek pekerjaan jalan nasional tersebut," tegasnya.

Atas laporan dari Gempet - SU itu, Joice V. Sinaga, staf bagian Intel Kejatisu merepon dugaan korupsi proyek jalan nasional tersebut.

"Terima kasih kepada adek adek mahasiswa penggiat anti korupsi yang selalu mengawal kebijakan yang terjadi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Masalah kasus pembangunan jalan tiga runggu ini yang kami dapat infonya sudah ditangani pihak Polda Sumut, dan kepada adek adek bisa mempertanyakan itu kepada pihak Polda Sumut yang menanganinya," kata Joice Sinaga.

Mendapat penjelasan tersebut, massa Gempet - SU pun berencana melakukan aksi ke Polda Sumut pekan depan.