Lippsu Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Suap dan Gratifikasi Tembok Ilegal di STTC Belawan

drberita.id | Pemerintah Kota Medan, disesak segera membongkar tembok di sebelah pergudangan PT. Sumatra Tobacco Trading Compeny (STTC), Belawan, yang tidak miliki izin atau ilegal.

Desakan itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik di Medan, Senin 12 Oktober 2020.

"Itu harus segera dibongkar oleh Satpol PP Pemko Medan, sudah sangat jelas terjadi pelanggaran di lokasi yang masih dalam persengketaan lahan. Pemko Medan jangan hanya diam melihat kondisi tersebut," ujar Azhari.

Baca Juga :Anggota DPRD Sumut Pulang, Desa Naga Kisar Mendadak Panas

Menurut Azhari, pembangunan tembok ilegal dan bangunan yang ada di dalam lokasi lahan bersengketa tersebut telah melanggara aturan tata ruang.

"Jelas pembangunan tembok dan bangunan di dalamnya melanggar tata ruang dan dugaan penggelapan pajak serta retribusi. Juga diduga adanya suap gratifikasi ratusan juta, ini harus diusut penegak hukum," tegasnya.

Azhari menduga ada oknum instansi terkait di Pemko Medan yang terlibat membiarkan pembangunan tembok dan bangunan di lokasi tersebut, sehingga pihak pengembang berani melanggar tatab ruang.

"Kita minta penegak hukum mengusut dugaan suap dan gratifikasi pembangunan tembok ilegal di sebelah pergudangan PT. STTC Belawan. Siap yang terlibat harus dijerat hukum," tandasnya.

Sebelumnya, Kasi Terantib Kecamatan Belawan Lukman dikonfirmasi tidak membantah pembangunan tembok di atas lahan yang bersebelahan dengan lokasi pergudangan PT. STTC tidak memiliki izin dari pemerintah.