Terungkap, Citraland Helvetia Tidak Sesuai Risalah akan Dilapor ke KPK
Artam - Selasa, 15 Februari 2022 18:26 WIB
Poto: Muhammad Artan
ED M. Roni Nasution
drberita.id | Proyek pembangunan Citraland Helvetia, Kota Deli Megapolitan, terungkap ternyata tidak sesuai risalah antara PTPN2, PT. Nusa Dua Propertindo, PT. Ciputra, dan PT. Karya Panca Sakti Nugraha (KPSN), pada Jumat 9 Oktober 2019.
"Analisa kita dari risalah, PTPN2 mendirikan anak usaha yaitu PT. Nusa Dua Propertindo dengan akta pendirian Notaris Githa Nadya Maridim SH, No. 682 tanggal 30 okt 2014, oleh PTPN2 menyerahkan tanah seluas 7,15 hektare secara inbreng ke PT. Nusa Dua Propertindo," ujar Ketua DPD LSM Galaksi Deliserdang, ED M. Roni Nasution, di kantornya, Selasa 15 Februari 2022.
BACA JUGA:
Tidak Lama Lagi Kasus Korupsi Kredit Fiktif BTN Medan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
"Kemudian, pelaksanaan penyerahan lahan secara inbreng belum terjadi, PT. Nusa Dua Propertindo sudah buat perjanjian dengan Joint Operasi (JO) PT. Ciputra dengan PT. Karya Panca Sakti Nugraha, IMB belum ada, ijin lokasi belum dapat diberikan Bupati Deliserdang, karena syaratnya harus HGB, sementara statusnya masih HGU," sambungnya.
Roni melanjutkan, rapat pada Jumat 9 Oktober 2019, terungkap proses inbreng lahan belum terjadi, tapi PT. Ciputra KSPN sudah terlibat dalam rapat.
"Patut diduga perjanjian antara PT. Nusa Dua Propertindo dan Ciputra KPSN sudah lahir, padahal penyerahan PKtanah belum terjadi," katanya.
Roni pun berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi pada proyek Citraland Helvetia Kota Deli Megapolitan di Kabupaten Deliserdang, perbatasan Kota Medan, Sumatera Utara.
"Setelah rampung nanti data dugaan korupsi koorporesi ini, pasti segera kita laporkan ke KPK," tegasnya.
BACA JUGA:
KPK Akui Terima Laporan Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Bank Mandiri dan PT. Bintang Cosmos
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Kejati Sumut Pasti Kasasi Vonis Bebas 4 Terdakwa Korupsi Penjualan Aset Lahan Eks PTPN2
WAR Duga PT Socfindo Kuasai Tanah Negara, BPN, Polisi dan Jaksa Harus Audit Investigasi
Ombudsman RI dan BPN Medan Periksa Kasus Tanah Herlambang Panggabean Lawan PT Musim Mas Grop
Mafia Tanah Terlibat: Herlambang Panggabean Laporkan PT Musim Mas Grop ke Ombudsman RI
Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Rp 1,1 Triliun Jadi Target Kejaksaan, BPN Sumut dan Kota Medan Digeledah
ALMISBUN: BPN dan Kejati Sumut Hentikan Proses HGB 178 Hektare dan Perizinan Marindal City
Komentar