Cipayung Plus Medan: Jangan Sampai Peristiwa 1998 Terulang Saat Wabah Corona
Artam - Selasa, 21 April 2020 18:18 WIB
ilustrasi
Cipayung Plus Medan
DRberita | Pemerintah Kota dan DPRD Medan jangan hanya bisa cuci tangan dalam menghadapai penyebaran Virus Corona (Covid-19). Harus ada kebijakan nyata yang pro rakyat segera dilakukan secara bersama-sama.
Demikian kesimpulan dari diskusi kajian kritis Cipayung Plus Kota Medan yaitu IMM, HMI, GMKI, HIMMAH, GMNI, PMKRI, KAMMI dan HIKMABUDHI via zoom, Kamis 16 April 2020.
Dalam keterangan persnya, Selasa 21 April 2020, Ketua HIMMAH Medan Ilham Fauji Munthe menyampaikan kegelisahan para aktivis Kota Medan muncul karena semangkin hari kondisi yang terjadi semangkin menyengsarakan masyarakat akibat mewabahnya virus corona.
Pemerintah mengimbau agar masyarakat berdiam diri di rumah, namun pemerintah tidak memberikan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat selama berdiam diri di rumah. Seharusnya pemerintah memikirkan hal itu, masyarakat mau makan apa jika di rumah saja.
Berdasarkan wawancara lapangan yang dilakukan kawan-kawan Cipayung, masyarakat banyak yang mengeluhkan dampak Covid-19. Semua serba sulit, untuk menghidupi keluarga, pendapatan menurun drastis, masyarakat meminta pemerintah agar memberikan kepastian kapan virus corona ini berakhir.
Menurut kami, kata Ilham, pemerintah harus merespon keinginan masyarakat, jika tidak dikhawatirkan masyarakat mengamuk akibat kelaparan dan kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok.
"Bisa jadi jika pemerintah lamban memberi kepastian, besar kemungkinan masyarakat akan menghiraukan imbauan pemerintah dan terjadilah huru-hara penjarahan di beberapa tempat. Tentunya ini semua tidak kita harapkan," kata Ilham.
"Jangan sampai mengulang kejadian krisis moneter 1998, terjadi penjarahan dimana-mana akibat nilai tukar rupiah yang anjlok, harga-harga bahan pokok meroket tajam, harga obat naik, jutaan orang terancam PHK, apalagi ribuan narapidana mendapatkan asimilasi pembebasan oleh pemerintah," sambungnya.
Sementara itu, HIKMABUDHI Kota Medan mendorong agar para anggota dewan berperan dalam penanganan Covid-19 ini.
Demikian kesimpulan dari diskusi kajian kritis Cipayung Plus Kota Medan yaitu IMM, HMI, GMKI, HIMMAH, GMNI, PMKRI, KAMMI dan HIKMABUDHI via zoom, Kamis 16 April 2020.
Dalam keterangan persnya, Selasa 21 April 2020, Ketua HIMMAH Medan Ilham Fauji Munthe menyampaikan kegelisahan para aktivis Kota Medan muncul karena semangkin hari kondisi yang terjadi semangkin menyengsarakan masyarakat akibat mewabahnya virus corona.
Pemerintah mengimbau agar masyarakat berdiam diri di rumah, namun pemerintah tidak memberikan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat selama berdiam diri di rumah. Seharusnya pemerintah memikirkan hal itu, masyarakat mau makan apa jika di rumah saja.
Berdasarkan wawancara lapangan yang dilakukan kawan-kawan Cipayung, masyarakat banyak yang mengeluhkan dampak Covid-19. Semua serba sulit, untuk menghidupi keluarga, pendapatan menurun drastis, masyarakat meminta pemerintah agar memberikan kepastian kapan virus corona ini berakhir.
Menurut kami, kata Ilham, pemerintah harus merespon keinginan masyarakat, jika tidak dikhawatirkan masyarakat mengamuk akibat kelaparan dan kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok.
"Bisa jadi jika pemerintah lamban memberi kepastian, besar kemungkinan masyarakat akan menghiraukan imbauan pemerintah dan terjadilah huru-hara penjarahan di beberapa tempat. Tentunya ini semua tidak kita harapkan," kata Ilham.
"Jangan sampai mengulang kejadian krisis moneter 1998, terjadi penjarahan dimana-mana akibat nilai tukar rupiah yang anjlok, harga-harga bahan pokok meroket tajam, harga obat naik, jutaan orang terancam PHK, apalagi ribuan narapidana mendapatkan asimilasi pembebasan oleh pemerintah," sambungnya.
Sementara itu, HIKMABUDHI Kota Medan mendorong agar para anggota dewan berperan dalam penanganan Covid-19 ini.
"Salah satu yang bisa dilakukan yakni mendorong optimalisasi dan mengawasi agar alokasi anggaran penanganan virus Corona tepat sasaran," kata Ketua Umum HIKMABUDHI Kota Medan Nikko. (art/drb)
SHARE:
Editor
:
Sumber
: Pers Rilis
Tags
Berita Terkait
Ketua DPRD Medan Kecewa Sama Gubernur Sumut, Jadi Batal Undangan ke Republik Rakyat Tiongkok
KPK Periksa Pejabat Pemko Medan Terkait Uang Sitaan dari Rumah Topan Ginting
Pemko Medan Siapkan 197 Paket Pekerjaan Rp. 200 Juta Untuk Program Infrastruktur Permukiman
DPRD Medan: Dari Blackout PLN, Warga Berhak Terima Kompensasi 35 Persen
Aset Milik Pemko Medan Tidak Jelas, Anggota DPRD Mau Studi Banding ke Bandung dan Jakarta
Anggota DPRD Medan Ini Bela Walikota Rico Waas Berobat ke Luar Negeri
Komentar