Lemahkan KPK: Usulan DPR Tidak Relevan dengan Konvensi PBB

DRberita | Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai, sejumlah pasal dalam draf revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan DPR tidak relevan dengan Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003.

Padahal, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU nomor 7 tahun 2006. "Ada poin-poin yang kita anggap tidak relevan dengan piagam PBB Antikorupsi," ujar Saut di Gedung KPK Jakarta, Jumat 6 September 2019.

Ia pun mencontohkan salah satu poin dalam draf RUU KPK usulan DPR yang menyebut KPK merupakan lembaga pemerintah pusat. Padahal, kata Saut, UNCAC menyatakan lembaga ini harus terbebas dari kepentingan manapun.

"Pengaruh tidak penting harus dihilangkan demi independensi, demi integritas. Ini kepastian pemberantasan korupsi," tegas Saut.

Menurut Saut, UU KPK saat ini sudah sejalan dengan UNCAC. Bahkan kata Saut terdapat sejumlah poin dalam UNCAC yang belum diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia seperti korupsi di sektor swasta, perdagangan pengaruh serta memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan perdagangan pengaruh.

Oleh karenanya, lanjut Saut, daripada merevisi UU KPK yang sudah sejalan dengan UNCAC, DPR seharusnya merevisi UU tentang tindak pidana korupsi dengan mengakomodasi poin-poin UNCAC.

"Yang lebih prioritas adalah bukan mengubah UU KPK, tetapi yang dengan jelas seperti yang diminta piagam PBB yaitu UU Tindak Pidana Korupsi. Yang jelas Revisi itu kita minta relevan kalau memperkuat. Kalau memperlemah ya tolak, titik," tegas Saut.

Sebelumnya, DPR telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK.

Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.