Kanwil Kemenagsu Bantah Tudingan Korupsi dan Jual Beli Jabatan: Tegaskan Komitmen Transparansi dan Integritas
Redaksi - Jumat, 17 Oktober 2025 13:29 WIB
Poto: Istimewa
Kanwil Kemenagsu.
drberita.id -Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kakanwil Kemenagsu) membantah tudingan dugaan korupsi dari Koalisi Aliansi Lembaga Sumatera Utara (Kalamsu) yang berunjukrasa di depan Kantor Polda Sumut pada Selasa 14 Oktober 2025.
Ketua Tim Humas, Komunikasi Publik, Data, dan Informasi Kanwil KemengsuImam Mukhair MHum memastikan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan realisasi anggaran.
"Seluruh tugas dan fungsi serta realisasi anggaran termasuk capaian kinerja dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku," ucap Imam Mukhair dalam keterangan tertulis menjawab berita yang diterbitkan dr.berita.id, Jumat 17 Oktober 2025.
Imam memastikan apa yang dituduhkan ke pada Kakanwil Kemenag Sumut tidaklah benar. Tuduhan yang merugikan keuangan negara melalui Gedung Unpekom misalnya, Kanwil Kemenag Sumut beberapa waktu yang lalu telah merilis berita terkait gedung tersebut.
"Kami sudah merilis keadaan Gedung Unpekom yang ada di Kanwil Kemenag Sumut beberapa waktu yang lalu. Semua sudah jelas bahwa Pembangunan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan turunannya," jelasnya.
"Proses data di SIRUP juga sudah jelas, pelaksanaan pekerjaan sudah jelas. Adapun gedung yang belum difungsikan, Kanwil Kemenag Sumut masih menunggu juknis dari Kementerian Agama RI sesuai PMA nomor 12 Tahun 2024. Karena Gedung Unpekom ini operasionalnya dilaksanakan oleh pusat," sambung Imam.
Terkait dugaan penyalahgunaan SPPD, Imam Mukhair, mengatakan realisasi anggaran sudah diaudit dan diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dan BPK. Sampai hari ini, pemeriksaan tersebut tidak menyebut adanya pelanggaran.
"Sampai hari ini tidak ada pelanggaran dari SPPD karena semuanya sudah sesuai regulasi baik PMK No.119 Tahun 2023. Semua administrasi juga harus melalui aplikasi SRIKANDI yang mana pimpinan tau apa kegiatan, tujuan kegiatan, dan urgensi kegiatannya. Semua sudah sesuai regulasi," beber Imam.
Kemudian terkait jual beli jabatan, Imam memastikan bahwa hal tersebut tidak benar. Kanwil Kemenagsu mengikuti pedoman regulasi dalam mengangkat pejabat. Apalagi saat ini semua regulasi sangat ketat. Setelah dilakukan profiling oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) baik di wilayah maupun daerah, lalu profil tersebut diserahkan ke pada Setjen Kemenag dan Itjen Kemenag.
"Alurnya panjang. Tidak bisa lagi hanya di wilayah yang menentukan. Profil ASN yang telah masuk di Baperjakat harus dikirim ke pusat. Lalu pusat baik setjen dan itjen melakukan profiling seperti latar belakang, pendidikan, prestasi, apakah pernah berkenaan dengan hukum dan lain sebagainya semua difilter dulu di pusat. Jadi tidak ada celah untuk melakukan jual beli jabatan, karena aturannya ketat. Maka tidak benar adanya jual beli jabatan oleh Kakanwil Kemenag Sumut," katanya.
Imam Mukhair pun menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang turut serta dalam melakukan pengawasan kinerja ASN di Kanwil Kemenag Sumut. Ini bukti kecintaan masyarakat melalui komunitas atau kelompok masyarakat terhadap Kanwil Kemenag Sumut. Namun imam mengingatkan agar masyarakat tidak menuduh dengan bukti yang tidak ada.
"Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat dan kelompok masyarakat yang turut serta mengawasi tugas dan kinerja ASN. Namun, penting bagi kita semua untuk cermat dan teliti saat menyimpulkan sesuatu. Kalau memang ada bukti yang kuat dan menjurus ke pada tindak pidana, silakan masyarakat berkomunikasi dengan Kanwil Kemenag Sumut melalui saluran-saluran yang berdasarkan regulasi atau jika bukti itu kuat, silakan lapor ke aparat penegak hukum (APH)," tutup Imam Mukhair.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Kejati Sumut Diminta Ambil Alih Dugaan Korupsi Smartboard dari Kejari Langkat
Jaksa Terima Laporan Dugaan Korupsi Makan Minum 45 Anggota DPRD Asahan
10 Kepala Madrasah, SPPD, dan Gedung Unpenkom Dicurigai Jadi Ajang Korupsi Pejabat Kanwil Kemenagsu
Sejumlah Saksi Korupsi Jalan Sumut Kabarnya Kembalikan Uang ke KPK, Salah Satunya Mantan Bupati Madina
PERMAK Minta Kejari Langkat Tetapkan Faisal Hasrimi dan Robert Hendra Ginting Jadi Tersangka Korupsi Smartboard
Dugaan Korupsi KUR BRI di Kota Tanjungbalai Dilaporkan ke Kejaksaan Agung
Komentar