Parkir Gratis Medan Kebijakan Ambigu, Polisi Dilaga Dengan Masyarakat
Bobby Jangan Nembak di Atas Kuda
Redaksi - Kamis, 25 April 2024 08:19 WIB
Poto: Istimewa
Jukir di Medan ditangakap.
drberita.id -Kebijakan parkir konvesional gratis Pemko Medan yang menimbulkan keresahan, harus disikapi dengan bijak oleh Walikota Bobby Nasution.
"Bobby harus bijak, bukan malah menembak di atas kuda," tegas Presidium Garuda Merah Putih Community Dedi Harvisyahari dalam rilisnya, Kamis 25 April 2024.
Menurut Dedi, regulasi yang dikeluarkan Kadis Perhubungan Iswar Lubis terkait parkir gratis dianggap salah satu cara buang badan dan lempat tanggung jawab.
Sementara kebocoran dan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah (PAD) parkir tentu saja mengarah ke internal Dinas Perhubungan.
"Ini kebijakan yang sangat brutal dan sangat disayangkan, karena seharusnya Bobby Nasution lebih menitikberatkan pada evaluasi dan audit terhadap Dinas Perhubungan," katanya.
Regulasi parkir gratis di lahan konvensional dan penangkapan terhadap jukir, lanjut Dedi, adalah perbuatan dzholim terhadap para jukir yang selama ini menjaga lokasi.
"Sosialisasi parkir gratis bukan dengan penangkapan, tapi diarahkan agar para jukir diberikan solusi untuk dapat bertahan hidup. Mereka bukan mencari kaya," cetusnya.
Dedi menyarakan agar Bobby Nasution selaku Walikota Medan Melakukan audit dan periksa Kadis Perhubungan Iswar Lubis dan antek-anteknya.
"Kemana setoran parkir yang selama ini diberikan para jukir konvensional kepada anggota Dinas Perhubungan, kemana itu semua dana yang disetorkan para jukir? Itu yang harus disikapi Bobby," katanya.
Ketika regulasi akan dikeluarkan yang melibatkan kepolisan seharusnya ditanya saran pendapat. Karena yang berhubungan langsung ke masyarakat itu adalah kepolisian. Ini jadinya terlihat polisi dilaga dengan masyarakat.
"Saya harap polisi jangan lagi mau melakukan penangkapan jukir di areal konvensional. Jangan jadi eksekutor terhadap regulasi yang ujungnya pada konflik sosial. Intinya polisi harus berdiri di tengah untuk menyelesaikan, bukan sebaliknya mengikuti kebijakan yang ambigu," tandas Dedi.
Senin 29 April 2024, kata Dedi, dirinya dan seluruh jukir di Kota Medan akan melakukan aksi unjuk rasa di beberapa lokasi, di antaranya Polrestabes Medan, Kantor Walikota dan DPRD.
"Estimasi massa diperkirakan 500 orang yang nantinya melibatkan anak istri para jukir yang ditangkap polisi akibat kebijakan Pemko Medan tersebut," tutupnya.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Mengenang Jenderal Polisi Raziman Tarigan: Sosok Humanis yang Tak Terlupakan
Presiden Alokasi Rp.2 Triliun Untuk Konservasi Taman Nasional Way Kambas dan Polisi Hutan Capai 70 Ribu
7 Tersangka Pembunuhan Syahdan Syahputra Lubis Dibebaskan, Polisi Tak Bisa Temukan Mayat, Jaksa Minta Bukti Visum
Guru Cabul di Taput Ditangkap Polisi, Korbannya Murid Pria
Kasus Perselingkuhan Oknum Polisi dan Istri Anggota DPRD Langkat Jadi Momentum Pembenahan Institusi Polri
Setelah Green Card, Toba Caldera Meraih “Silver Award” di Ajang Geopark Smart Tourism Asian Development Bank
Komentar