RS Rujukan Covid-19 dan JPS di Sumut Serius Dikoordinir

DRberita | Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan hal lain yang paling penting untuk menjadi perhatian adalah bagaimana kualitas layanan pasien di rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah kabupaten/kota serius dikoordinasikan.

Yang paling penting lagi adalah penanganan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) akibat dampak Covid-19 yang dikoordinir oleh Kepala Bappeda dengan anggota Kepala Dinas Sosial dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemprov Sumut.

Baca Juga: Takut Bawa TKA, Warga Pulau Sembilan Langkat Usir Kapal China yang Mau Ambil Ikan

"Pengelolaan JPS ini juga harus dilakukan dengan baik. Karena bidang ini juga sangat sensitif dan sering menimbulkan masalah. Yang sering rawan adalah distribusi bantuan sosial," ucap Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Minggu 3 Mei 2020.

Karena itu, kata Abyadi, Ombudsman berharap Pemprov Sumut sudah punya data masyarakat miskin yang ada di Sumatera Utara.

Baca Juga: Abyadi: Jadi, anggaran GTPP Covid-19 ini jelas

"Baik warga miskin yang lama, yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinas Sosial, maupun data warga miskin baru akibat terdampak tekanan covid-19," ucap Abyadi.

"Ini harus jelas. Dengan demikian, alokasi penggunaan anggaran untuk orang miskin, bisa dilihat dengan transparan," tutupnya. (art/drb)