PP HIMMAH Demo di Patung Kuda dan DPR RI, Desak Jokowi Copot 6 Menteri

- Jumat, 15 April 2022 01:22 WIB
PP HIMMAH Demo di Patung Kuda dan DPR RI, Desak Jokowi Copot 6 Menteri
Poto: Istimewa
PP HIMMAH demo di Patung Kuda dan depan DPR RI.
drberita.id | Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) beserta Cabang dan Provinsi se Indonesia berunjuk rasa menolak Ibu Kota Negara (IKN), kenaikan BBM, dan jabatan presiden 3 periode.

Selain itu, massa PP HIMMAH juga mendesak Presiden Jokowi segera mencopot 6 Menteri yang sengsarakan rakyat.

Aksi PP HIMMAH di depan gedung DPR RI, Kamis 14 April 2022, dipimpin langsung oleh Ketua Umum Abdul Razak Nasution didampingi Sekretaris Jenderal Saibal Putra, dan Ketua PW HIMMAH DKI Jakarta Sahala Pohan.
"Penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998. Seperti yang disampaikan Bapak Joko Widodo bahwa pengusulan penundaan pemilu adalah orang yang ingin menampar mukanya, menjerumuskannya, dan orang atau kelompok yang cari muka," ucap Sahala Pohan.
"Terkait dengan pemilu, sudah dibahas DPR RI dan KPU sudah menyepakati Pemilu pada 14 Februari 2024," sambung Sahala Pohan.
BACA JUGA:
Mahasiswa Minta OKP dan Ormas Ikut Demo Jokowi dan Luhut
Selanjutnya, Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution menyampaikan sejumlah tuntutan, bahwa PP HIMMAH menilai tidak ada urgensi atau kedaruratan yang membuat pemindahan IKN. Pemindahaan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan sebuah keputusan yang tidak tepat.

"Kebutuhan anggaran untuk pemindahan IKN bukanlah anggaran yang sedikit dan membebankan APBN. Adapun kucuran anggaran tahap I ke IKN mencapai Rp 466 triliun. Disamping menggunungnya hutang negara yang sudah mencapai Rp 7000 triliun, softbank juga hengkang dari proyek IKN," tegas Razak.

Lebih dalam lagi jika dikaji dari AMDAL, banyak limbah kotor batubara di IKN yang diduga jelas adalah kepentingan sekelompok orang yang akan menambah hutang negara semakin meroket.

Tidak itu saja, kondisi ekonomi Indonesia juga sedang tidak baik dan sangat memprihatinkan disebabkan dua tahun terakhir fokus pada penanganan Covid-19 yang berdampak keras kepada kondisi ekonomi rakyat yang sangat memperihatinkan.
Kenaikan harga pangan sangat jelas tetbuktikan dengan langkanya dan naiknya harga migor dan kebutuhan pangan lainnya, pajak naik sehingga rakyat semakin menjerit. Belum lagi kenaikan BBM jenis pertamax yang naik dengan angka tinggi dari Rp 9.000 - Rp 9.400 menjadi Rp 12.500 - Rp 13.00 per liter pada 1 April 2022.

"Intinya ada banyak imbas IKN ini di antaranya hutang negraa menjadi Rp 7000 triliun, BBM naik, pajak naik 11%, dan migor langka serta mahal," cetus Razak.
BACA JUGA:
Aktivis 98 Kritik Bobby dan Gibran Ikut - Ikutan Tanggapi Presiden 3 Periode
Sejken PP HIMMAH Saibal Putra pun menambahkan bahwa kinerja buruk para Menteri Kabinet Indonesia Maju di tambah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono tidak mampu mecari investor.

Bambang juga menyampaikan dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat yang diperoleh melalui crowd funding atau urun dana, yang artinya meminta dana kepada rakyat di tengoh ekonomi yang sulit saat ini.

Maka dari itu HIMMAH meminta agar pemerintah lebih baik fokus dalam menangani pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan mengurus utang negara yang mencapai Rp 7.000 triliun.

Pemerintah juga sebaiknya fokus untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menyelesaikan beberapa permasalahan dalam negeri.
"Copot Menteri yang suka import barang dari luar, dan menteri yang bicara tentang penundaan pemilu 2024, seperti Menteri Perdagangan M.Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif," kata Saibal.
BACA JUGA:
11 April Ade Armando Babak Belur, Hati Hati Dengan Yang Lain
Aksi unjuk rasa PP HIMMAH di Patung Kuda dan berlanjut di depan gedung DPR RI itu sambil melempar cuttom buds agar wakil rakyat tidak pekak dan mendengar aspirasi dan jeritan rakyat Indonesia.

SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru