Kapolri Bantah Rencana Pengalihan SIM & STNK

DRberita | Kapolri Jenderal Idham Azis membatah wacana pengalihan wewenang pengelolaan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Menurut Idham, hal itu sudah pernah ditanyakannya ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. "Saya sudah duduk bicara ketika ratas (rapat terbatas) dengan Menhub, jadi tidak ada wacana itu, tetap pengelolaan SIM, STNK, dan BPKB di tangan Polri," kata Idham di Pusat Pendidikan Lalu Lintas di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa 11 Februrai 2020.

Idham mengatakan kedua pihak saat ini justru tengah membahas wacana lain, yaitu soal wacana Kemenhub mengambil peran di terminal dan jembatan timbang.

"Tapi itu nantinya itu kita akan duduk bersama membangun komunikasi apakah nanti dituangkan dalam PP (Peraturan Pemerintah), apakah perubahan UU. Nanti, kami sudah siapkan tim kajian, dari Kemenhub juga menyiapkan tim kajian dan nanti akan duduk bersama," kata Idham.

Sebelumnya wacana pengalihan wewenang pembuatan SIM dan STNK ke Kemenhub disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa.

Polri dinilai belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pembuatan SIM. Oleh sebab itu DPR mewacanakan ke depan penerbitan SIM, STNK, hingga BPKB akan dialihkan kepada Kementerian Perhubungan.