Data Ayah Ken Admiral Harus Diekspos Agar Kasus Aniaya Terang Benderang
Berawal Dari Tweet @mazzini_gsp
Redaksi - Sabtu, 13 Mei 2023 00:41 WIB
Poto: Istimewa
Achmad Nur Hidayat
drberita.id -Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengatakan proses pembentukan dan pengelolaan perspektif publik terhadap kasus AKBP Achiruddin Hasibuan, menarik dibahas berapa konten itu mengikat banyak jaringan terkonstruksi secara negatif bagi Achiruddin.
Menurutnya, berawal dari tweet @mazzini_gsp yang menyampaikan sebuah peristiwa di mana seorang pemuda Ken Admiral dihajar oleh pemuda Aditya yang merupakan anak dari AKBP Achiruddin Hasibuan yang juga menyaksikan peristiwa tersebut.
Tanpa melakukan cover both side journalism, @mazzini_gsp berusaha menggugah keadilan publik, seakan ini arogansi polisi terhadap rakyat jelata maupun lawan, sehingga rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.
"Pada proses awal pembentukan persepsi publik itu terdapat jejak digital netizen yang mengingatkan agar @mazzini_gsp melakukan jurnalisme yang baik, namun dijawab bahwa ini adalah citizen journalism," ujar Achmad Nur Hidayat dalam siaran pers, Jumat 12 Mei 2023.
Achmad Nur Hidayat mengungkapkan, publik disajikan informasi yang banyak celah, sulit dipertanggungjawabkan secara etika dan akademis. Namun itulah citizen jurnalism, layak diapresiasi dan perlu dikelola dengan baik oleh negara.
"Bagaimana aktor negara seperti Mahfud MD mengelolanya? Mahfud MD sebagai aktor penting yang hadir pada konten Sambo, Mario Dandi, hadir juga pada konten Achiruddin," ungkapnya.
Menurut Nur Hidayat, dengan posisi strukturalnya sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD, membentuk tim agar dapat bekerja sebaik mungkin menghadirkan keadilan publik dengan strategi membuka data yang dianggap privat ke publik, agar tidak ada ruang gelap semuanya terang benderang.
Tidak sedikit yang men-challenge strategi itu membawa pada bahasan apakah ini privat apakah ini publik, juga mempertanyakan apakah Mahfud MD sedang dalam konteks sebagai Menkopolhukam atau sebagai individu yang menguasai hukum.
"Berbeda dengan kasus Sambo dan Mario Dandi, strategi ekspos data oleh Mahfud MD belum optimal diterapkan pada kasus Achiruddin," terang Nur Hidayat, apakah karena case Achiruddin ini masih baru?
"Atau yang sudah dilakukan hanya pada data Achiruddin, bagaimana dengan data ayah Ken Admiral? Jelas keluarga Ken Admiral adalah keluarga kaya, setidaknya ini menunjukkan bukan cerita polisi vs rakyat jelata, sebagaimana yang dipersepsi publik," ujar akademisi tersebut.
Apalagi, Nur Hidayat menuturkan terungkap ada beberapa kombes yang merupakan keluarga Ken Admiral cs. Bagaimana jika ini cerita yang serupa seperti Sambo yang playing victim di awal kejadian? Achiruddin bisa jadi adalah korban sebagaimana Joshua.
"Peran yang dilakukan Mahfud MD layak diapresiasi, menggairahkan keinginan tercapainya keadilan publik. Namun di sisi lain membawa tantangan serius, yaitu bila ingin melihat sebuah kebenaran maka lihatlah di mana Mahfud MD berada," tuturnya.
Achmad Nur Hidayat menyebutkan, hal ini berbahaya karena personifikasi kebenaran, bukan jalan menuju tercapainya keadilan publik. Mahfud MD sebagaimana manusia lainnya, tidak selalu benar, pun tidak selalu salah.
Di sisi lain keterhubungan media mainstream dan media sosial dianggap sedang mengalami disrupsi. Jurnalisme cover both side menjadi sesuatu yang sulit hadir pada kasus Achiruddin.
"Apakah karena cover both side jurnalism membutuhkan keahlian khusus yang harus dicapai melalui proses pendidikan yang rigid? Apakah karena cover both siding journalism tidak dapat berpacu pada era digital yang serba serempak, sehingga khawatir content menjadi basi?," sebutnya.
"Realitas journalism itu dianggap menghadirkan budaya jurnalisme instan, media mainstream yang lebih potensi memiliki kapasitas cover both side journalism tertantang eksistensinya di industri media, tidak sedikit yang menyerah menjadi media penerus apa saja yang sedang dibahas netizen," beber Achmad Nur Hidayat.
Nur menambahkan, Mahfud MD perlu berhati-hati dalam mengelola persepsi publik. Memang viralitas penting, menjadi signal bahwa bisa jadi perlu kehadiran negara.
"Namun tanpa frame kebenaran, ter-drive sekadar viralitas, negara bisa tersesat dan menyesatkan warga negaranya sendiri. Keadilan publik selalu bersama kebenaran. Keadilan publik tidak selalu bersama viralitas," tandasnya.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Mahfud MD Bersaksi Prabowo Bukan Aktor atau Pemain Watak
AKBP Achiruddin Hasibuan Dituntut 6 Tahun Penjara Perkara BBM Subsidi
KPK Kumpulkan Data Untuk Klarifikasi Harta Kekayaan AKBP Achiruddin Hasibuan
Mantan Ketua KPK Angkat Bicara Terkait Harta Rafael Alun Trisambodo
Jokowi Restui Revisi UU ITE: Pasal 27, 28, 29, dan 36
Menko Polhukam : Pers Adalah Pilar yang Paling Sehat
Komentar