Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Kejati Sumut Diminta Ambil Alih Dugaan Korupsi Smartboard dari Kejari Langkat
Artam - Jumat, 17 Oktober 2025 21:30 WIB
Poto: Istimewa
Kajati Sumut Harli Siregar dan Presiden Prabowo.
drberita.id -Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat sampai saat ini belum juga menetapkan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi smartboard Dinas Pendidikan Langkat pada tahun 2024 yang berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp. 50 miliar.
Kinerja penyidik Kejari Langkat pun dipertanyakan keseriusannya dalam mendukung program asta cita pemeberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto.
"Kasus ini terkesan lamban progres penyidikannya di Kejari Langkat. Sampai kapan tersangkanya ditetapkan, atau jangan jangan ada sesuatu yang ditutupi untuk mengalihkan tersangkanya," ungkap Ketua Umum Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK) Asril Hasibuan kepada wartawan, Jumat 17 Oktober 2025.
Menurut Asril, jika Kejari Langkat tidak mampu menetapkan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi smartboard Dinas Pendidikan Langkat yang menyeret nama mantan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi dan Sekretaris Dinas plus Plt Kepala Dinas Robert Hendra Ginting, ada baiknya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) segera mengambil-alih kasusnya.
Pasalnya, lanjut Asril, Kejari Langkat telah menerbitkan Sprindik nomor: PRINT-02/L.2.25.4/Fd.1/09/2025 untuk kasus dugaan korupsi samrtboard sejak 11 Agustus 2025. Namun belum ada juga sampai saat ini tersangkanya, padahal sudah ratusan saksi yang diperiksa oleh Kejari Langkat.
"Jangan sampai asta cita pemberantasan korupsi Presiden Prabowo rusak di Sumut hanya karena kasus dugaan korupsi smartboard Dinas Pendidikan Langkat ini karena tidak bisa diungkap Kejari Langkat. Ini akan berimbas dan bisa melebar pada kinerja Kajati Sumut Harli Siregar," kata Asril.
Asril pun memastikan pihaknya akan kembali melakukan aksi damai untuk mendukung Kejati Sumut menjalankan progaram asta cita pemberantasan korupsi Presiden Prabowo di Sumatera Utara.
"Kalau tidak ada halangan ke depan, kita akan demo lagi ke Kantor Kejati Sumut pada Selasa 21 Oktober 2025. Ini adalah bentuk dukungan dari kita pada program asta cita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Jaksa Agung ST. Burhanuddin," cetusnya.
Bukan hanya kasus dugaan korupsi smartboar Dinas Pendidikan Langkat yang menjadi sorotan PERMAK, kasus sama juga kabarnya terjadi di Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi, Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.
Rekanan yang melaksanakan pengadaan sama juga yaitu PT. Global Harapan Nawasena yang beralamat di Jalan Tanjung Karang No. 11 Kudus, dan PT. Gunung Emas Ekaputra yang beralamat di Jalan Raya Pesanggrahan No. 1128-B, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.
"Info yang kita terima dalam proyek smartboard ini semua, kedua rekanan itu memang sudah dikondisikan sebagai pelaksananya. Sangat mungkin ada fee proyek mengalir kepada oknum oknum tertentu yang berkuasa di Sumut pada saat ini. Mengingat pada 2024 lalu ada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah," tutup Asril Hasibuan.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Askani dan Abdul Rahim Lubis Ditangkap Kejati Sumut Terkait Kasus Lahan PTPN dan PT. Ciputra
PERMAK Minta Kejari Langkat Tetapkan Faisal Hasrimi dan Robert Hendra Ginting Jadi Tersangka Korupsi Smartboard
Presiden Prabowo Dapat Fukungan IWO Kirim KPK dan Kejagung Masuk ke BUMN, Teuku Yudhistira: Utamakan PT. PLN
PERMAK Minta Bobby Nasution Copot Kadis Kesehatan Sumut Terlibat Korupsi Smartboard Langkat Ditangani Jaksa
Rugikan Negara Puluhan Miliar, Kejati Sumut Tahan Mantan Direktur Teknik Pelindo I dan Direktur Dok Perkapalan Surabaya
Kejati Sumut Didesak Tetapkan Mantan Pj Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi Smart Board
Komentar