KPK Diminta Usut Dugaan Suap Uang Ketok DPRD Padangsidimpuan
drberita.id | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mengusut dugaan suap uang ketok yang diakui anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang diterima dari pimpinan sidang.
"KPK harus gerak cepat turun ke Kota Padangsidimpuan, untuk segera mengusut itu pengakuan anggota DPRD yang menerima uang ketok dari pimpinan rapat. KPK juga bisa telaah sumber uang dari mana, tidak mungkin dari uang pribadi pimpinan rapat," ujar Koordinator LSM Sayap Anti Korupsi Sumatera Bagian Utara, Indra Praja melalui telepon, Minggu 18 April 2021.
2 Ormas Benterok di Krakatau Medan
Jika KPK tidak turun, kata Indra, KPK bisa melakukan supervisi ke kepolisian atau kejaksaan.
"Kan bisa supervisi KPK ke Polda atau Kejati Sumut jika tidak mau turun ke Kota Padangsidimpuan. Tetapi harus benar-benar dikawal supervisinya," jelasnya.
[br]
Diberitakan, Seorang anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, di Sumatera Utara, mengakui ada menerima uang suap jutaan rupiah dari pimpinan. Ia pun bersedia diperiksa penegak hukum.
Pengakuan anggota dewan bernama Marataman Siregar dari Fraksi Hanura itu viral di whatapp grop (WAG) wakil rakyat Kota Padangsidimpuan. Ia pun mempersilahkan penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, hingga KPK mengungkap kasus suap di DPRD Kota Padangsidimpuan tersebut.
SiLPA Meningkat, Pemko Medan Gagal Eksekusi Anggaran
"Saya sudah senior dan lama mengabdi melalui lembaga wakil rakyat, izinkan saya berbuat yang terbaik di masa-masa akhir periode saya," ujar Marataman Siregar kepada wartawan, Sabtu 17 April 2021.
"Aparat penegak hukum baik polisi, kejaksaan jika perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) kita persilahkan memeriksa ini agar terbuka dan jelas permainan apa yang ada di lembaga wakil rakyat ini," sambungnya.
[br]
Ia juga mengaku telah siap menghadapi resiko apa yang akan terjadi pada dirinya. "Apapun konsekwensinya, saya siap untuk diperiksa penegak hukum," ujar Marataman.
Berikut kutipan pernyataan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, Marataman Siregar di whatsapp grop.
Siapa Oknum di Balik Temu Pers Kadis BMBK Sumut Bambang Pardede
"Ass sahabat dprd psp onma nahujagit sian pimpinan S dan ER selama anggota dprd pertama 3 jt tambah 1,5 jt dan ditamba sia komisi au aktorna tu bayo i/pimpinan. adong tamba pembahasan lkpj adong 1 juta adong 1,5. Sekedar informasi tu pihak berwajib."
Artinya, "Assalamu'alaikum sahabat DPRD Kota Padangsidempuan inilah yang ku terima dari Pimpinan S dan ER selama anggota DPRD pertama 3 jt ditambah 1, 5 jt dan ditambah dari komisi ku aktornya ke orang itu (Pimpinan). Ada tambah pembahasan LKPj ada 1 juta ada 1,5. Sekedar informasi kepada pihak berwajib."
Pernah Diperiksa KPK 11 Jam, Lokot Nasution Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA, Mikhel Siregar: Demokrat Harus Bersih dari Koruptor
LHKPN KPK: Harta Kekayaan Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Naik Rp 4 Miliar
Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Kembali Diperiksa KPK, Ini Alasannya
KPK Serahkan Buku Pendidikan Antikorupsi kepada Prof Muryanto
Korsup KPK Bertentangan Dengan Asta Cita Presiden Prabowo: Pemborosan Anggaran