Margasu Desak Gubsu Copot 4 Kepala OPD Terkait Proyek Rp 2,7T Tidak Capai Target

Artam - Sabtu, 14 Januari 2023 09:48 WIB
Margasu Desak Gubsu Copot 4 Kepala OPD Terkait Proyek Rp 2,7T Tidak Capai Target
Poto: Istimewa
Gubsu Edy Rahmayadi dan Kadis BMBK Sumut Bambang Pardede.
drberita.id | Tidak tercapainya target kerja progres 33 persen proyek multi years jalan dan jembatan Sumut senilai Rp 2,7 triliun oleh KSO Waskita SMJ Utama, menjadi pertimbangan Gubernur Edy Rahmayadi untuk mengevaluasi kinerja Kepala OPD terkait.

Edy pun diharapkan mampu bersikap objektif untuk menempatkan pejabat eselon duanya di setiap OPD.

"Tak tercapainya progres 33 persen ini membuktikan kegagalan Kepala OPD terkait dalam mengemban tugas yang diberikan gubernur. Oleh karena itu, sangat layak jika Gubernur Edy Rahmayadi mengambil sikap tegas kepada Kepala OPD yang terkait proyek Rp 2,7T tersebut," ungkap Ketua Umum Masyarakat Garuda Sumatera Utara (Margasu) Hasanul Arifin Rambe SPd, SH di Medan, Sabtu 14 Januari 2023.
Margasu pun merekomendasikan pencopotan kepada 4 Kepala OPD terkait proyek Rp 2,7 triliun yang gagal kerja progres 33 persen kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
"Pak Gubsu harus mencopot 4 Kepala OPD yang terkait proyek Rp 2,7T itu jika tidak ingin berkepanjangan. Untuk apa mereka dipertahankan, jika hanya bisa membuat malu. Kinerja mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diucapkan," tegas Hasanul Arifin Rambe.
BACA JUGA:
BPK RI Segera Periksa Proyek Rp 2,7T Tidak Capai Target 33 Persen, Margasu Minta KPK Turun ke Sumut
Hasanul pun membeberkan 4 Kepala OPD terkait proyek Rp 2,7 triliun yang gagal mencapai target 33 persen.

Pertama, kata Hanasul, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Bambang Pardede. Bambang dinilai gagal sebagai Kepala Dinas BMBK sebagai OPD pelaksana teknis yang tidak jeli mengontrol dan mengawasi kesiapan kerja KSO Waskita SMJ Utama.
Kedua, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Muliyono. Muliyono dinilai gagal karena tidak memiliki integritas dalam pelaksanaan lelang, yaitu terjadinya KSO dikabarkan setelah tender dilaksanakan. Seharusnya KSO dilakukan sebelum lelang dilaksanakan.

Halaman :
1
2
Semua
SHARE:
Tags
Apbd sumutBappeda sumutDinas bmbk sumutEdy rahmayadiGubsuKsoProyek multi years
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru