PGK Sumut: Wajar Biaya Streaming GTPP Covid-19 Provsu Rp 1,1 Miliar

drberita.id | Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sumatera Utara Hendra Hidayat menganggap wajar biaya sosialisi dan live streaming Humas Pemprovsu dari direalokasi dari APBD Covid-19 Sumut, sebesar Rp 1,1 miliar.

"Itu hal yang wajar, belum ada apa-apa dan masih terlalu kecil," kata Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sumatera Utara (PGK Sumut) Hendra Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Juni 2020.

Jika dibandingkan dengan anggaran bantuan sembako yang hampir Rp 300 miliar, dengan hasil pendistribusian yang cukup baik dan sangat memuaskan, lanjut Hendra, wajar kalau biaya update informasi dan publikasi mencapai milaran. "Kalau bisa pun ditambah lagi," serunya.

"Pemprovsu kan pake pihak ketiga, sewa gedung, sewa listrik, air, atau mungkin sewa server google dan YouTube. Belum lagi beli follower dan sewa penonton YouTube yang mencapai 150 jutaan penonton," sambungnya.

Baca Juga: Alasan PAD, Pansus LKPJ DPRD Sumut Rapat ke Kabupaten Madina di Tengah Wabah Corona

Jadi, menurut mantan Ketua HMI Kota Medan, ini bagus tetapi sayangnya sudah tiga hari tidak ada update informasi dari Humas Pemprovsu. Padahal jutaan penonton selalu menyaksikan update terkini dari YouTube Humas Pemprov yang disewa mahal itu.

"Kemarin saya dengar juga salah satu kepala dinas menyampaikan bahwa biaya yang keluar 2 bulan terakhir untuk live streaming hanya Rp150 juta. Padahal dengan biaya segitu, Humas Pemprovsu sudah bisa punya studio live streaming sendiri. Bahkan studio rekaman beserta peralatannya, semua media sosial itu gratis," tuturnya.

"Gedung kantor gubernur juga kalau disewa, yang menyewa dan membayar sewa siapa? kenapa mereka itu suka sekali membuat kegaduhan di tengah bencana ini. Ini penyakit sosial, susah kita kalau punya pejabat bermental kolonial begini. Saya prihatin dengan kinerja pejabat di Sumut ini. Gubernurnya juga anteng-anteng aja," cetusnya.

Baca Juga: Tegas, DPD RI Tolak Pilkada Serentak 2020

Padahal, kata Hendra, gubernur itu penanggung jawab atas apa yang dilakukan bawahannya. Melihat para pejabat Pemprov Sumut ini, Hendra menilai sudah kehilangan perikemanusiaan. Negara sedang ditimpa musibah masih bisanya mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. "Kami juga minta, KPK segera turun tangan, Polda dan Kejati Sumut," tegasnya. (art/drb)