PGK Ungkap GTPP Covid-19 Sumut Untung Miliaran Rupiah dari Pengadaan Sembako

drberita.id | Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut diduga meraih keuntungan miliran rupiah dari pengadaan sembako yang akan dibagikan kepada warga. Harga barang yang akan dibagikan tidak sebanding dengan anggaran yang disiapkan.

Jika sembako yang akan dibagikan ke masyarakat tersebut dibeli di kedai biasa, Pemprov Sumut masih dapat meraih keuntungan miliaran rupiah.

"Dari keterangan Kepala BPBD bahwa sembako yang akan dibagikan itu ada 4 item. Kalau kita gunakan harga kedai sebelah rumah saja dari sembako itu, beras 10 kg dihargai Rp 104 ribu, gula 2 kg dihargai Rp 36 ribu, minyak 2 kg dihargai Rp 24 ribu, dan mie instan Rp 50 ribu untuk 20 bungkus, totalnya masih Rp 214 ribu. Padahal harga satu paket sembako itu kan Rp 225 ribu," ungkap Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumut Hendra Hidayat, dalam keterangan pers, Jumat 15 Mei 2020.

Baca Juga: Terungkap, DPRD Medan Belum Terima Laporan Refocusing APBD Covid-19

"Di situ saja selisihnya sampai Rp 11 ribu per paket sembako. Itu masih pakai harga kedai di sebelah rumah, kalau hitungan pembeliannya paket besar ke toko besar atau langsung perusahaan pasti selisihnya lebih besar lagi. Makanya sejak awal kita duga Pemprov bisa untung miliaran dari pembagian sembako ini jika dihitung dengan 1,3 juta paket yang akan dibagikan," sambungnya.

Hendra menilai Pemprov Sumut tetap akan meraih untung miliaran rupiah meski sebahagian bantuan diserahkan melalui pemerintah kabupaten dan Kota. Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemprov Sumut transparan menggunakan anggaran bantuan sembako tersebut.

Baca Juga: 3 Jukir Diamankan Patroli Gabungan Pencegahan Covid-19

"Kalaupun ada sebagian melalui pemkab atau pemkot, ya tetap masih untung miliaran rupiah. Coba saja dihitung sendiri, pakai harga kedai yang kami sampaikan tadi saja. Untuk itu kita minta agar Pemprov Sumut membuka data anggaran yang digunakan untuk bagi-bagi sembako secara terang benderang. Biar masyarakat bisa mengawasi secara langsung," jelas Hendra.

Hendra mengatakan, membuka data anggaran pengadaan sembako secara transparan sangat perlu dan baik dilakukan untuk menjaga dugaan-dugaan yang tidak diinginkan.

"Ya buka saja datanya, kan gak salahnya. Agar semua jelas, sehingga dugaan-dugaan seperti yang kami sampaikan tadi tidak terjadi. Karena semua jelas. Ini juga untuk membantu pak Gubernur di kemudian hari. Maksudnya, dengan penggunaan data yang transparan akan membuat pak Gubernur terhinda dari jeratan hukum," terangnya.

Diketahui, Pemprov Sumut akan memberikan bantuan kepada 1.321.426 warga di Sumut. Bantuan itu akan diberikan dalam bentuk sembako dengan harga Rp 225 ribu setiap paketnya. Bantuan akan diberikan langsung oleh Pemprov Sumut, dan ada juga yang melalui pemerintah kabupaten dan kota. (art/drb)