PGK Sumut: Indonesia Tidak Butuh RUU HIP

drberita.id | Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan. Kali ini penolakan itu datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Utara.

"Jelas kita tolak, karena Indonesia ini tidak butuh itu (RUU HIP). Pancasila saat ini sedang baik-baik saja, hanya perlu dipedomani dan diamalkan. Jangan-jangan yang mengusulkan itu juga tak paham atau jangan-jangan ini RUU titipan untuk kepentingan tertentu?" ujar Ketua PGK Sumut Hendra Hidayat, Rabu 17 Juni 2020.

Hendra menjabarkan banyak poin-poin yang ada di dalam RUU HIP terasa janggal. Salah satu poin yang dia maksud adalah trisila dan ekasila.

Baca Juga: Kadis Sosial Sumut Bantah Sebut Muchrid Nasution Penerima Bantuan dari Pihak Ketiga

"Konsep Pancasila dengan lima sila di dalamnya sudah final, dirancang oleh para pendiri negara ini. Soal trisila ataupun ekasila ini hanya usulan di sidang BPUPKI, dan usulan itu tertolak dengan adanya Pancasila, jangan kita reduksi lagi seolah kita kembali 1 Juni 1945. Itu kemunduran peradaban namanya. Kan itu belum sempurna maka Panca Sila lah penyempurnyanya," kata Hendra.

Hendra kemudian menyebut RUU HIP juga cacat karena tidak memuat TAP MPRS tentang pembubaran PKI. Hal ini menurut Hendra ada upaya penghilangan sejarah dan menimbulkan polemik di masyarakat.

"Satu lagi, soal tidak adanya TAP MPRS tentang pembubaran PKI. Ini bisa menjadi polemik di masyarakat, siapapun itu, agama manapun itu yang paham sejarah pasti keberatan," jelasnya.

Baca Juga: Terjadi di Deliserdang: Anak Cangkul Kepala Ibu Kandung Hingga Tewas

Untuk itu, Hendra meminta agar pembahasan RUU HIP dihentikan. Dia meminta agar DPR fokus dalam penanganan persoalan pandemi virus Corona (Covid-19) dan meningkatkan stabilitas ekonomi di Indonesia.

"Lebih bagus DPR bahasannya soal penanganan corona. Ini lebih baik dan sangat mendesak, atau persoalan ekonomi yang semakin buruk," tandasnya.

(art/drb)