RDP di Hotel Mercure Padang, KPK Ajak APH Aktif Upayakan Pencegahan Korupsi

- Senin, 20 Juni 2022 23:24 WIB
RDP di Hotel Mercure Padang, KPK Ajak APH Aktif Upayakan Pencegahan Korupsi
Poto: Istimewa
Ketua KPK Firli Bahuri
drberita.id | Ketua KPK Firli Bahuri mengajak Aparat Penegak Hukum (APH) juga berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Pencegahan mencakup perbaikan pada sistem, sehingga meminimalisisir terjadinya tindakan korupsi.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Aparat Penegak Hukum Provinsi Sumatera Barat di Hotel Mercure, Padang, Senin 20 Juni 2022, Firli berujar melalui upaya optimalisasi pencegahan, ke depan APH tidak hanya fokus pada penindakan saja. Sebabnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi lebih agar tidak terjerat dalam tindakan korupsi.

"Perlu ada semangat dan komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan diawali satu kesamaan tujuan yaitu membebaskan Indonesia dari praktik korupsi. Baik melalui penindakan, pendidikan, maupun upaya aktif melalui pencegahan," kata Firli.
Di hadapan 76 peserta pelatihan, Firli mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu instansi yaitu KPK saja. Konsep pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh stakeholder mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga peran serta masyarakat.
KPK meyakini, dengan membangun sinergi dan kerjasama yang solid pemberantasan korupsi di Indonesia bisa selesai. Sinergitas dan koordinasi antar-lembaga itu sudah seharusnya dimulai sejak saat penyelidikan dilakukan. Pada proses ini, Kepolisian bisa melakukan diskusi intensif dengan Kejaksaan dan BPKP untuk mencari nilai kerugian negara dari kasus yang diselediki.
Jika hal tersebut berjalan, pada saat perkara naik ke proses penyidikan maka hanya tinggal mengumpulkan keterangan dan bukti bukti untuk menemukan tersangkanya. Dengan begitu Kejaksaan tidak akan mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi atau P-19.

"Kalau tidak dibicarakan tentu ada perbedaan persepsi dan tidak ketemu (tujuannya). Makanya berkas perkara bolak balik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Amril menjelaskan melalui kegiatan ini diharapkan kasus korupsi di Sumatera Barat bisa ditekan. Data tahun 2021, berkas perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama ialah 21 perkara, banding 17 perkara, dan kasasi sebanyak 12 perkara.

Kini, hingga pertengahan tahun 2022, data tersebut meningkat yakni pelimpahan berkas perkara pada pengadilan tingkat pertama sudah mencapai 22 perkara, banding 10 perkara, dan kasasi 13 perkara.
"Data ini tidak menggembirakan karena banyak perkara tipikor yang disidangkan. Perlu pencegahan terutama dari dana bantuan desa. Berdasarkan berita acara persidangan kebanyakan kepala desa tidak mengetahui tindakan korupsi yang mereka lakukan," kata Amril.
BACA JUGA:
Kata Hendy, KPK Sudah Periksa Pejabat Bank Mandiri Medan dan PT. Bintang Cosmos
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Yusron dalam paparannya menyampaikan apresiasi kepada KPK karena melalui kegiatan pelatihan ini bisa menggambarkan sudah seharusnya semangat antikorupsi dijadikan tujuan nasional dan diikuti seluruh lembaga dan masyarakat di Indonesia.

Diharapkan, kegiatan ini juga bisa mendongkrak kualitas APH di Sumatera Barat. Serta bisa menghasilkan proses penindakan yang menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pelaku bisa dijadikan contoh oleh orang banyak agar tidak terjerat dalam perkara korupsi.

Senada, Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Zainuddin menjelaskan dengan pelatihan bersama ini APH bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan intergitas yang merupakan salah satu fungsi penentu penegakan hukum. APH juga perlu tahu penanganan teknis penanganan Tipikor.

"Diharapakan supaya Jaksa, Penyidik, Auditor, dan Hakim bisa memiliki pemahaman yang sama sehingga penanganan perkara tipikor bisa dilaksanakan optimal. Semoga akan menimbulkan sinergi dan koneksi dengan satu tujuan yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat," jelas Zainuddin.
Turut hadir dalam acara Kapolda Sumatera Barat diwakili oleh Irwasda Kombes Pol. Arif Rahman Hakim dan Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Dessy Adin.
BACA JUGA:
Gerbrak Demo Bupati Bengkalis dan PNS KLHK Diduga Terlibat Suap PT Bintang Mas di Jakarta
RDP bagi APH dan APIP ini membahas beberapa isu strategis tipikor mulai dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pertanahan, Pengadaaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan keuangan kaerah, perizinan, serta jual beli jabatan.

SHARE:
Editor
: Artam
Tags
ApipBpkpFirli bahuriJaksaKpk
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru