Pendapat Publik

Londo Ireng dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Redaksi - Kamis, 30 Juli 2026 14:47 WIB
Londo Ireng dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Poto: AI
Ilustrasi

Oleh: Ade Chardin

drberita.id - Demokrasi tidak pernah menjanjikan pemerintahan yang bebas kritik. Justru sebaliknya, demokrasi dibangun di atas keyakinan bahwa kekuasaan harus selalu terbuka terhadap koreksi. Ketika kritik dibungkam, atau ketika para pengkritik diberi cap tertentu sehingga kehilangan legitimasi di mata publik, saat itulah demokrasi mulai kehilangan ruhnya.


Belakangan, istilah londo ireng kembali mengemuka dalam ruang publik. Secara historis, istilah itu merujuk kepada pihak-pihak yang bekerja untuk kepentingan kolonial. Namun dalam perkembangan politik modern, maknanya berubah menjadi metafora yang dapat diarahkan kepada siapa pun yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan bangsa.

Masalah muncul ketika sebuah metafora politik tidak lagi dipahami sekadar sebagai ungkapan retoris, melainkan berkembang menjadi label sosial terhadap kelompok yang berbeda pandangan.

Ketika kritik terhadap kebijakan pemerintah dengan mudah dikaitkan dengan tuduhan tidak nasionalis, menjadi antek asing, atau dicap sebagai londo ireng, maka ruang dialog perlahan berubah menjadi ruang saling mencurigai.

Padahal, dalam negara demokrasi, kritik bukanlah tindakan permusuhan. Kritik adalah salah satu bentuk cinta kepada bangsa.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan besar lahir karena keberanian masyarakat menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Pers yang independen, akademisi yang jujur, mahasiswa yang kritis, dan masyarakat sipil yang aktif merupakan bagian dari sistem pengawasan demokrasi, bukan musuh negara.

Tentu saja tidak semua kritik benar. Ada kritik yang keliru, berlebihan, bahkan didorong oleh kepentingan tertentu. Namun, jawaban terhadap kritik yang lemah bukanlah pelabelan, melainkan argumentasi yang lebih kuat, data yang lebih terbuka, dan kebijakan yang lebih baik.

Dalam demokrasi, kekuatan sebuah pemerintahan tidak diukur dari kemampuannya membungkam kritik, tetapi dari kemampuannya menjawab kritik secara rasional dan bermartabat.

Bahasa yang digunakan oleh pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap budaya politik. Setiap metafora yang keluar dari seorang pemimpin negara akan ditafsirkan oleh jutaan orang. Karena itu, pilihan kata bukan sekadar persoalan retorika, melainkan juga pesan politik. Jika sebuah istilah dipahami sebagai legitimasi untuk memberi stigma kepada pihak yang berbeda pendapat, polarisasi masyarakat dapat semakin tajam.

Indonesia dibangun di atas semangat musyawarah, bukan penyeragaman pendapat. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Perbedaan pandangan bukan ancaman bagi negara, melainkan konsekuensi alami dari kehidupan demokrasi.

Masa depan demokrasi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen bangsa menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Pemerintah berhak mengajak masyarakat menjaga kepentingan nasional. Pada saat yang sama, masyarakat juga berhak mengawasi jalannya pemerintahan melalui kritik yang santun, argumentatif, dan berdasarkan fakta.

Demokrasi tidak membutuhkan rakyat yang selalu setuju. Demokrasi membutuhkan warga negara yang berani berpikir, berani bertanya, dan berani mengingatkan ketika kekuasaan mulai menjauh dari cita-cita konstitusi.
Karena itu, siapa pun yang berkuasa hendaknya melihat kritik bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin. Sebab sejarah mengajarkan bahwa negara tidak runtuh karena terlalu banyak kritik. Negara justru lebih berisiko ketika kritik tidak lagi mendapat tempat.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
DemokrasiDemokrasi IndonesiaIndonesiaLondo Ireng
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru