Kasus Jiwasraya: Demokrat Minta Pemerintah Siapkan Dana Rp 16 Triliun

DRberita | Rencana pembayaran dana nasabah Asuransi Jiwasraya oleh Kementerian BUMN pada bulan Maret 2020 dipertanyakan Komisi VI DPR RI, khususnya dalam mekanisme pembayaran.

"Kemarin kami bahas, pembayarannya dengan cara apa, aturannya seperti apa, sektor mana yang terkait dan mungkinkan dibayarkan pada bulan Maret yang dicicil untuk para nasabah," ucap anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron di Jakarta Pusat, Minggu 2 Februari 2020.

Ia pun menilai rencana tersebut berisiko mengingat aturan yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan berbeda.

"Kalau dalam pemikiran saya, mungkin untuk opsi bisa diselesaikan sampai Maret tapi pembayarannya agak riskan. Ini tergantung kepada seluruh pihak karena kan OJK punya aturan supervisinya dan Kemenkeu punya aturan lain," kata Herman.

Yang terpenting baginya, pemerintah bisa membangun solusi tersebut bukan hanya wacana jangka pendek semata. Sebab saat ini, ia menilai gagal bayar yang dilakukan Jiwasraya sudah naik dari Rp 14 triliun kini menjadi Rp 16 triliun dalam rentang waktu November 2019-Januari 2020.

Sedangkan saat ini pemerintah baru menyiapkan dana sebesar Rp 2 triliun. "Jadi kalau Rp 14 triliun di awal, yang kita siapkan itu sudah Rp 16 triliun. (Rp 2 triliun) Tidak cukup secara komprehensif dan continue untuk memenuhi hak nasabah," tambahnya.