Harga Bahan Pokok Naik Dipicu Aksi Pungli Premanisme
drberita.id -Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan harga bahan pokok naik dipicu oleh tiga faktor, yaitu infrastuktur atau jalan rusak, spekulan, hingga premanisme melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap pendistribusian logistik.
Hal itu dikatakan Edy Rahmayadi dalam Rapat Kordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumut tahun 2023, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis 9 Maret 2023 kemarin.
"Itu (supir) truk, sudah spekulan, sudah infrastuktur rusak, setiap jalan di stop lagi. Ayo bayar, tak selesai selesai berapa kosnya itu. Harus sama sama kita aparat, kalau ini (Pungli) kita tidak di urai, yang begini jadinya kita (harga sembako mahal)," ungkap Edy.
Tiga faktor itupun berimbas dengan inflasi Sumut pada bulan Februari 2023, sebesar 5,88 persen.
Kata Edy, yang harus diberantas adalah preman melakukan pungli terhadap distribusi logistik bahan pokok. "Satu persatu masalah ini akan di urai bersama Pemprov dan TPID Sumut, termasuk menjaga ketersediaan pasokan," tegasnya.
Edy pun berencana dalam waktu dekat akan menggelar rapat khusus bersama dengan Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, dan Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, untuk membahas premanisne yang melakukan pungli tersebut.
Mantan Pangkostrad ini miris dengan aksi pungli premanisme yang didominasi dari kalangan organisasi kepemudaan.
"Kami akan bahas bersama dengan bapak Kapolda dan Pangdam, yang pastinya saya juga menemukan. Apa lagi, (Pungli) sudah masuk masuk ke Pelabuhan, bongkar muat dari pelabuhan, perjalanan," beber Edy.
Penerima Manfaat BSPS di Langkat Merasa Dirugikan, Kadis Perumahan dan Permukiman Bantah Bukan Pungli
Buruh Sumut Gruduk Kantor Gubsu Bobby Nasution Tuntut Kenaikan UMP 10,5% dan Perumahan Subsidi
Inflasi Sumut Belum Teratasi, Harga Cabai Merah Masih Mahal di Kota Medan Rp. 60 Ribu/Kg
Inflasi Sumut Tertinggi se Indonesia, Bobby Nasution Kena Tegur Sekjen Kemendagri
KPK Diminta Periksa Mantan Pj Gubsu Agus Fathoni dan 4 Orang Lainnya Agar Terungkap Pergeseran APBD Sumut