Dugaan Suap Ketok Palu APBD, Ketua DPRD Sumut Minta Tuduhan Dibuktikan
Foto: Istimewa
Demo depan DPRD Sumut
drberita.id | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Jaring Mahasiswa LIRA Indonesia (DPW Jaring Mahali) Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat 9 April 2021.
Massa yang membawa spanduk dan melakukan orasi meminta KPK mengusut dugaan suap ketok palu pengesahan APBD Sumut tahun 2021.
"Berkaca pada kasus mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait suap uang ketuk palu APBD Provinsi Sumatera Utara hingga ditahannya puluhan anggota dan mantan anggota DPRD Sumut oleh KPK, kami menduga modus ini terulang kembali dalam pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021," teriak koordinator aksi DPW Jaring Mahali Rustam Hasibuan.
Massa menduga modus uang ketuk palu kembali terjadi saat ini. Dimana, mereka menduga ada proses transaksional dalam mengesahkan APBD Tahun 2021 Provinsi Sumut.
[br]
"Untuk mengesahkan APBD tahun 2021, Gubernur Sumut kami duga membagikan proyek kepada anggota DPRD Sumut senilai Rp 2 miliar. Jika dikalikan 100 orang anggota DPRD Sumut maka bisa mencapai Rp 200 miliar," sebutnya.
Untuk itu mereka meminta kepada lembaga penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisisan, dan KPK RI agar dapat membongkar dugaan suap uang ketuk palu yang terjadi lagi antara Gubernur Sumut dan DPRD Sumut.
Dalam aksi tersebut, tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui. Mereka pun berjanji akan kembali menggelar aksi dengan tuntutan yang sama.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menanggapi santai tudingan pengunjukrasa. "Ada-ada saja. Mereka buktikanlah proyeknya yang mana, jangan asal tuduh saja," kata Baskami, menjawab wartawan.
[br]
Menurutnya, saat ini seluruh aktivitas mereka selaku anggota dewan diawasi oleh semua pihak termasuk KPK, kepolisian dan kejaksaan. Sangat kecil kemungkinan terjadinya suap.
"Mana ada lagi uang-uang ketok palu sekarang. Pengalaman yang lalu jadi pelajaran," katanya.
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
Keributan Halalbihalal KAMMI di Kantor Gubsu Berujung Laporan ke Polisi, Anggota DPRD Sumut Terlibat
Demo Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tak Diterge 100 Anggota DPRD Sumut
KPK Diminta Periksa Mantan Pj Gubsu Agus Fathoni dan 4 Orang Lainnya Agar Terungkap Pergeseran APBD Sumut
Kader Partai Golkar Aksi Tunggal di Kantor DPP Jakarta dan Gedung DPR RI Minta Evaluasi Ketua DPRD Sumut
Buruh Batal Demo ke Polda dan Kantor Gubsu, Fokus ke DPRD Sumut
Ribuan Buruh 28 Agustus Akan Demo Kantor Gubsu, Polda, dan DPRD Sumut
Komentar