KPK Terima Dokumen Proyek Rp 2,7T di Sumut dan 3 Nomor Telepon Broker
Keempat, meminta KPK menyadap transaksi percakapan di nomor telepon dan/atau pesan whatapp (WA) 3 orang broker yaitu Wahyu, S, L, dengan pihak PT. Waskita, PT. SMJ, serta PT. Pijar Utama terkait deal KSO yang diduga sudah ada pencairan fee di depan sebesar Rp 10 miliar.
"Dan kelima, meminta KPK mengeluarkan rekomendasi pembatalan proyek multi years Rp 2,7 triliun tahun 2022, 2023, dan 2024, ke Gubsu Edy Rahmayadi sebelum terjadi tindak pidana korupsi pada APBD Sumut," beber Perwira.
BACA JUGA:
Proyek Rp 2,7 Triliun Sumut dari Awal Sudah Kontroversi dan Penuh Misteri
Perwira Siregar pun berharap KPK segera menindaklanjuti laporan mereka dengan membentuk tim khusus untuk turun ke Sumut.
"Semoga KPK bergerak cepat ke Sumut dari laporan yang kita buat. Jika nanti terbukti sudah ada dugaan suap yang terjadi, kita mau KPK segera tangkap tersangkanya. Kita tak ingin Sumut terulang kembali seperti di masa gubernurnya Gatot Pujonugroho," tandasnya.
Pernah Diperiksa KPK 11 Jam, Lokot Nasution Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA, Mikhel Siregar: Demokrat Harus Bersih dari Koruptor
LHKPN KPK: Harta Kekayaan Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Naik Rp 4 Miliar
Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Kembali Diperiksa KPK, Ini Alasannya
Kejati Sumut Tangkap 3 Tersangka Korupsi KSOP Belawan
KPK Serahkan Buku Pendidikan Antikorupsi kepada Prof Muryanto