LBH Ferari Lengkapi Data Pendukung Dugaan Korupsi Pemkab Batubara ke KPK
Poto: Istimewa
Ketua DPC LBH Ferari Helmi Syam SH dan rekan di depan gedung KPK.
drberita.id | DPC LBH Ferari Batubara kembali melengkapi data pendukung dugaan korupsi Pemkab Batubara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Data yang diminta sesuai dengan permintaan penyidik.
Ketua DPC LBH Ferari Batubara Helmi Syam SH, mengatakan penyerahan data pendukung dugaan korupsi Pemkab Batubara yang dilakukan untuk melengkapi laporan terdahulu, dan menguatkan penyidikan kasus yang sedang dilakukan KPK.
"Ini untuk melengkapi laporan yang terdahulu yang diminta KPK," kata Helmi di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 16 Juni 2022.
Menurut Helmi, laporan DPC LBH Ferari Batubara ke KPK ada beberapa banyak jumlahnya, yaitu bernomor 214, dengan agenda 1407476, bernomor 213 dengan agenda 1407475, bernomor 212 dengan agenda 1407474, bernomor 212 dengan agenda 1407473.
Kemudian, bernomor 222 dengan agenda 1405696, bernomor 316 dengan agenda 1405689, bernomor 227 dengan agenda 1405686, bernomor 229 agenda 1405683, dan bernomor 230 dengan agenda 1405676.
BACA JUGA:
KPK Terbitkan Nomor Agenda Perkara Dugaan Kredit Fiktif PT. Bintang Cosmos dan Bank Mandiri Medan
"Kami dari pihak pelapor DPC LBH Ferari Batubara dan Gerbrak akan terus mengawal dan mendukung KPK sampai tingkat penyidikan dan penetapan tersangka Pemkab Batubara," kata Helmi.
Masih Helmi, DPC LBH Ferari berharap KPK segera meningkatkan status perkara dugaan korupsi Pemkab Batubara dari penyelidikan ke penyidikan.
"Kami percaya KPK yang dilahirkan di era reformasi pasti mampu memberantas dugaan korupsi di Kabupaten Batubara. Kami juga sangat mendukung KPK segera progres dan memeriksa Kepala OPD Pemkab Batubara sesuai laporan untuk pintu masuk membongkar dugaan korupsi," kata Helmi.
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
Kejari Tebingtinggi Tetapkan 2 Tersangka Korupsi BBM Lingkungan Hidup, Bendahara Langsung Ditahan
8 Potensi Korupsi MBG Versi KPK
Kejari Tebingtinggi Tetapkan Hasbie Ashsiddiqi Jadi Tersangka Korupsi Lingkungan Hidup
Kejati Sumut: Status BW alias Baron Tunggu Hasil Persidangan Korupsi Smartbord Langkat
Pernah Diperiksa KPK 11 Jam, Lokot Nasution Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA, Mikhel Siregar: Demokrat Harus Bersih dari Koruptor
LHKPN KPK: Harta Kekayaan Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Naik Rp 4 Miliar
Komentar