Tito Minta 270 Kepala Daerah Percepat Pencairan NPHD Untuk Pilkada

drberita.id | Mendagri Tito Karnavian kembali mengumpulkan kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada di 270 daerah. Pertemuan dilakukan melalui video conference untuk memastikan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Hari ini saya melaksanakan Vidcon karena saya anggap rekan-rekan kepala daerah sebagai pimpinan daerah yang memiliki sumber daya dan memang memiliki kewajiban sesuai UU untuk menyiapkan anggaran Pilkada daerah masing-masing," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak melalui Video Conference, Rabu 24 Juni 2020.

Setelah keputusan politik antara Pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara Pemilu, Tito meminta seluruh pencairan anggaran harus segera dituntaskan kepala daerah untuk pemenuhan dana dan kelancaran setiap tahapan penyelenggara.

Baca Juga: Polisi Narkoba di Medan Dituntut 5 Tahun Penjara, Denda Rp 800 Juta

“Anggaran selain dari dana yang sudah dicairkan sebelum penundaan, saya memohon rekan-rekan kepala daerah, sisa anggaran yang sudah dihibahkan dalam naskah perjanjian, yang sudah dijanjikan untuk dihibahkan dalam naskah perjanjian ini, dicairkan juga kepada KPUD dan Bawaslu Daerah sehingga mereka memiliki kepastian adanya dukungan anggaran agar bisa menggulirkan kegiatannya," pintanya.

Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada yang bersumber dari APBD, lanjut Tito, untuk pengadaan peralatan protokol kesehatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) bisa dibiayai dari APBD melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

"KPU sudah menyampaikan list daftar barang-barang yang harus diadakan untuk diberikan kepada para penyelenggara, mulai dari masker, handsanitizer, sarung tangan, sampai petugas yang nanti mendatangi verifikasi pemutakhiran data kepada para pemilih yang khusus terkena covid maupun karantina dengan menggunakan APD, thermometer, dan lain-lain," ujarnya.

Tito juga berharap agenda nasional pesta demokrasi di 270 daerah ini dapat didukung oleh semua pihak.

Baca Juga: Bappenas Siapkan Anggaran 49,6% Untuk Perencanaan Pembangunan Nasional

"Ini berada pada satu perspektif yang sama bahwa agenda politik pemerintahan merupakan kewajiban dari kita semua, baik pusat dan daerah ini harus kita sukseskan, dan kewajiban kita untuk sama-sama mendukung para penyelenggara ini agar mereka dapat melaksanakan tugasnya," tutupnya.

(art/drb)