DPR dan Pemerintah Sudah Sepakat Segera Bahas RUU Perampasan Aset Tahun 2025
Redaksi - Selasa, 09 September 2025 16:44 WIB
Poto: Istimewa
RUU Perampasan Aset koruptor
drberita.id -Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan rancangan undang undang (RUU) Perampasan Aset masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025. RUU Perampasan Aset tersebut menjadi usulan inisiatif DPR RI.
"Terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2025, yaitu: 1. RUU tentang Perampasan Aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan ke 3. RUU tentang Kawasan Industri," ucap Bob Hasan dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 9 September 2025.
Bob mengatakan RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR sudah tidak ada lagi perdebatan di publik.
"Ya 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR ya. Jadi Perampasan Aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk dalam 2025," ungkapnya.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah setuju RUU Perampasan Aset masuk ke prolegnas prioritas 2025.
"Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait 3 RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi prolegnas 2025. Jadi RUU tentang Perampasan Aset, terima kasih," ujar Supratman dalam rapat.
Supratman mengatakan pemerintah siap untuk mendiskusikan RUU Perampasan Aset bersama DPR secara bersama dan intensif.
"Pemerintah sebenarnya juga sudah siap dan hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji mengambil alih penyusunan draf RUU tentang Perampasan Aset. Naskah akademik maupun materi RUU-nya boleh kita sharing nanti," ucapnya.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Ribuan Buruh Sampaikan Tuntutan: Anggota DPRD Sumut Dukung Tolak Program MBG
Komisi III DPRD Medan Minta PLN Beri Kepastian Kompensasi atas Dampak Blackout
Kelompok Mahasiswa Sampaikan Persoalan MBG, BBM, dan KDMP ke DPRD Medan
Anggota DPRD Kota Medan Ingatkan Ancaman Global Rusak Ideologi Bangsa Gen Z dan Alpha
Kuasa Hukum Warga: Aneh, Komisi XII DPR RI Disebut Gakkum KLH Sebagai Pelapor PT Universal Gloves
TPA Sampah Tadukan Raga ke DPRD Deliserdang: Open Dumping Berkedok Sanitary Landfill
Komentar