Sesi Pertama Asean-PAC 2023, KPK Berbagi Strategi Pendidikan

Indonesia dan Singapura Bahas Isu Partisipasi Publik
Redaksi - Selasa, 30 Mei 2023 19:16 WIB
Sesi Pertama Asean-PAC 2023, KPK Berbagi Strategi Pendidikan
Poto: Istimewa
Pada pertemuan tingkat tinggi Asean Parties Againts Corruption (Asean-PAC) Tahun 2023 sesi pertama, Selasa 30 Mei 2023, delegasi Indonesia dan Singapura membahas isu partisipasi publik dalam upaya antikorupsi melalui penggunaan teknologi digital.
Sikap Antikorupsi Terus Diperluas Secara Global

Sebagai pengayaan antikorupsi global, Senior Executive Corporate Relations, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore, Raymond Choo Jia Xin juga menyampaikan tentang upaya yang dilakukan negaranya meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi untuk mewujudkan Vision 2030 bebas korupsi.

Upaya tersebut melalui tiga cara, yaitu mendistribusikan publikasi antikorupsi secara luas, menjaga komunitas, dan pemberdayaan masyarakat.

"Inti dari pemberantasan korupsi ialah masyarakat dan pemerintah yang selalu menjujung tinggi sikap antikorupsi. Sikap integeritas dalam mengendalikan perilaku korupsi yang didorong dengan beberapa faktor penting yang menyebabkan rendahnya tingkat korupsi di Singapura," kata Raymond.

Tujuan itu dilakukan, lanjut Raymond, untuk membangun rasa saling percaya melalui jalur komunikasi antar aparat penegak hukum, mendukung pertukaran informasi tentang praktik baik dan pembelajaran dalam penegakan hukum, mengidentifikasi tantangan dan solusi, serta mendukung pembentukan jejaring intenasional antar lembaga pemberantasan korupsi.

Mengenai partisipasi publik dalam upaya antikorupsi, masyarakat Singapura memiliki kewaspadaan dan kritis dalam pemberantasan korupsi. Terdapat jumlah laporan terkait korupsi yang diterima CPIB terkendali, serta jumlah kasus yang didaftarkan untuk penyidikan terhitung masih rendah.

Pada kesempatan yang sama, Mariam Mattew dari Transparency Intenational mengatakan, fokus pada pemecahan masalah korupsi yang menyebabkan beberapa negara global mengalami krisis ekonomi akibat tindak pidana korupsi. Untuk itu, Transparency Intenational terus berupaya memberantas korupsi transnasional dan mengganti kebijakan global yang buruk dengan solusi baru yang kuat.

"Pemimpin negara harus bisa memerangi korupsi dan mempromosikan sikap antikorupsi secara global. Pemerintah harus membuka ruang untuk melibatkan publik dalam pengambilan keputusan, mulai dari aktivis, pemilik bisnis, hingga komunitas terpinggirkan dan kaum muda. Dalam masyarakat demokratis, rakyat dapat bersuara untuk membantu memberantas korupsi dan menuntut dunia yang lebih bersih bagi kita semua," kata Mariam.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Pendidikan Indonesia Dalam Lingkaran Korupsi: KPK dan Kejagung Awasi SPMB dan Uang Sekolah

Pendidikan Indonesia Dalam Lingkaran Korupsi: KPK dan Kejagung Awasi SPMB dan Uang Sekolah

Pemprov Sumut Kembali Anggarkan Rp.238 Miliar Untuk Proyek Jalan di Paluta Yang Pernah OTT KPK Awal 2025

Pemprov Sumut Kembali Anggarkan Rp.238 Miliar Untuk Proyek Jalan di Paluta Yang Pernah OTT KPK Awal 2025

Harta Kekayaan Walikota Medan Jadi Sorotan, GPA Minta KPK dan Kejaksaan Agung Periksa LHKPN Rico Waas

Harta Kekayaan Walikota Medan Jadi Sorotan, GPA Minta KPK dan Kejaksaan Agung Periksa LHKPN Rico Waas

8 Potensi Korupsi MBG Versi KPK

8 Potensi Korupsi MBG Versi KPK

Pernah Diperiksa KPK 11 Jam, Lokot Nasution Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA, Mikhel Siregar: Demokrat Harus Bersih dari Koruptor

Pernah Diperiksa KPK 11 Jam, Lokot Nasution Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA, Mikhel Siregar: Demokrat Harus Bersih dari Koruptor

LHKPN KPK: Harta Kekayaan Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Naik Rp 4 Miliar

LHKPN KPK: Harta Kekayaan Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Naik Rp 4 Miliar

Komentar
Berita Terbaru