Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut Mutasi ke Badiklat Kejaksaan Agung

Surat bertanggal 26 November 2019 tersebut, ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono atasnama Jaksa Agung RI.

Surat Keputusan tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI tersebut, selain ditembuskan ke sejumlah unsur di lingkungan Kejagung RI, juga kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Keberadaan Andy Faisal sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut menimbulkan kontroversi. Pasalnya, sejak pelantikannya sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut pada Agustus 2019, Andy Faisal ternyata masih sebagai pegawai di Kejaksaan RI.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga mengakui Andy Faisal masih seorang jaksa berstatus aktif. Bahkan Edy Rahmyadi masih menunggu Andy Faisal menyiapkan proses peralihan dari jaksa ke pegawai Pemprov Sumut.

"Begini, dia itu masih dalam status jaksa, dalam aturan (tidak begitu jelas) memang tidak boleh jaksa bekerja di pemerintahan, harus beralih status. Sekarang sedang dalam proses nantinya dia tidak lagi sebagai Jaksa," ujar Edy menjawab wartawan usai pelantikan pejabat Eselon III di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, belum lama ini.

Terkait dengan SK tersebut, patut diduga Andy Faisal tidak memiliki izin dari atasannya saat mengikuti lelang jabatan di lingkungan Pemprov Sumut. Selain itu juga, patut diduga bahwa Andy Faisal tidak melapor kepada instasinya terkait jabatannya sebagai Kepala Biro Hukum Pemprovsu Sumut.

Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) HM Jusuf Rizal menilai Edy Rahmayadi telah kecolongan sebagai Gubernur Sumatera Utara. "Jika SK tersebut benar, maka Andy Faisal tidak memenuhi syarat menjabat Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut," ujar Jusuf Rizal Senin 20 Januari 2020.

Setidaknya, lanjut Jusuf Rizal, Andy Faisal harus memiliki izin dari atasannya ketika mengikuti lelang jabatan Eselon II di lingkungan Pemprov Sumut. Terlebih, sebelumnya Andy Faisal merupakan Jaksa Fungsional di lingkungan JAM Bidang Pembinaan.