Situasi Genting Melanda Pelalawan, CSI: Presiden dan DPR Harus Turun Tangan Selamatkan Hak Rakyat
Redaksi - Jumat, 20 Juni 2025 15:57 WIB
Poto: Istimewa
Direktur Eksekutif Center for Strategy and Information (CSI) Edy Syahputra.
Begitu pula DPR RI sebagai pemangku amanah rakyat, wajib mengawasi kebijakan tersebut dan memanggil kementerian serta lembaga terkait, termasuk KLHK dan Satgas PKH, untuk memberikan penjelasan terbuka dan mencari solusi permanen yang tidak merugikan masyarakat.
"Solusi Adil dan Manusiawi. Bukan Sekadar Penertiban. Jika relokasi memang harus dilakukan, maka negara wajib menyediakan ganti rugi yang layak dan transparan," serunya.
Kemudian, kata Edy, negara harus menyediakan lahan pengganti yang legal, layak huni, dan sesuai kebutuhan warga. Menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
Juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan relokasi, serta memberikan dukungan transisi untuk memulai kehidupan baru yang bermartabat.
Edy pun mengingatkan negara tidak boleh hadir hanya saat menindak, tetapi harus hadir terlebih dahulu untuk melindungi. Relokasi yang dilakukan tanpa kepastian hak dan masa depan hanya akan menambah penderitaan dan kesenjangan sosial.
Jangan sampai tindakan negara malah membuat rakyat merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri.
"Kami, dari Center for Strategy and Information, mendesak agar Pemerintah Pusat, Presiden RI, dan DPR RI segera mengambil langkah nyata dan tegas untuk melindungi rakyat Dusun Toro Jaya. Jangan biarkan rakyat merasa dikhianati oleh negaranya sendiri," tutup Edy Syahputra.
SHARE:
Editor
: Redaksi
