Terungkap, DPRD Sumut Akui Rekening KSO Waskita SMJ Utama Kosong
Poto: Istimewa
Anggota DPRD Sumut bersama perwakilan massa PERMAK.
drberita.id | Rekening KSO Waskita SMJ Utama di Bank Negara Indonesia (BNI) yang mengerjakan proyek multi years jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun terungkap, ternyata masih kosong.
Hal ini diketahui dari pengakuan dua anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap dan Abdurrahman Siregar yang menerima perwakilan massa Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) di ruangan Komisi D, Kamis 11 Agustus 2022.
"Kita kan tak mau hanya kata kata, rupanya kami dapat informasi juga bahwa tidak ada uang jaminan dalam proyek ini, kan ini luar biasa ini, dan akhirnya di lapangan belum jalan jadi intinya saya di Komisi D ini siap mengawal ini," kata Abdurrahman.
Abdurrahman juga bersyukur dengan datangnya massa PERMAK meminta proyek Rp 2,7 triliun dibatalkan, sehinga mereka menjadi tahu perusahan apa saja yang KSO dengan PT. Waskita sebagai pemenang lelang.
BACA JUGA:
Demo Proyek Rp 2,7 T, Ini 5 Tuntutan Massa PERMAK
"Alhamdulillah juga kami dapat informasi ada 3 inisial, dulu kami tahunya pemenangnya adalah PT Waskita cuma 1. Kita bertemu dengan Kepala Dinas pak Bambang Pardede rupanya berkembang, ada PT. SMJ dan PT. Pijar Utama," sambung Fraksi PKS ini.
Sementara, Yahdi Khoir Harahap mengatakan dirinya dan anggota Komisi D lainnya tidak mengetahui 3 orang broker yang diduga terlubat dalam proses KSO Waskita SMJ Utama.
"Tetapi kalo inisial atau broker ini kami tidak sampai ke sana, apalagi sampai ada yang terima fee di depan 10M, kalau terbukti tangkap," kata Yahdi.
"Kalau ada bukti secara autentik dan bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa tidak apa apa, karna ini juga adalah hal hal yang harus kita luruskan," sambung anggota Fraksi PAN ini.
BACA JUGA:
Jika Ingin Aman dari Jeratan Hukum, Gubsu Harus Segera Batalkan Proyek Rp 2,7 T
Yahdi pun mengajak massa PERMAK untuk bersama mengawal dan mengawasi proyek multi years jalan dan jembatan provinsi senilai Rp 2,7 triliun tersebut.
"Mari sama sama kita lakukan pengawasan di lapangan. Saya kira kalau hal hal yang berkaitan di dalam ini terbukti secara autentik tentu bisa dilakukan proses proses hukum, ya silahkan pihak hukum yang berbicara," tandasnya.
Setelah panjang lebar berbicara dengan 2 anggota Komisi DPRD Sumut, perwakilan massa PERMAK keluar ruangan dan kembali bergabung dengan rekan rekannya di depan gedung.
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
Ribuan Buruh Sampaikan Tuntutan: Anggota DPRD Sumut Dukung Tolak Program MBG
Keributan Halalbihalal KAMMI di Kantor Gubsu Berujung Laporan ke Polisi, Anggota DPRD Sumut Terlibat
Demo Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tak Diterge 100 Anggota DPRD Sumut
KPK Diminta Periksa Mantan Pj Gubsu Agus Fathoni dan 4 Orang Lainnya Agar Terungkap Pergeseran APBD Sumut
Kader Partai Golkar Aksi Tunggal di Kantor DPP Jakarta dan Gedung DPR RI Minta Evaluasi Ketua DPRD Sumut
Buruh Batal Demo ke Polda dan Kantor Gubsu, Fokus ke DPRD Sumut
Komentar