BPK Bisa Periksa Proyek Lampu Jalan Kota Medan
Proyek Belum Lunas Dibayar Bukan Alasan
Redaksi - Senin, 03 April 2023 03:24 WIB
Poto: Istimewa
Lampu Jalan di Kota Medan.
drberita.id -Pengamat Anggaran dan Kebijakan publik Elfenda Ananda mengatakan harus difahami bahwa fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan, mulai dari kepatuhan terhadap undang undang, audit atas kemungkinan kerugian keuangan negara, lalu lintas keuangan sampai ke neraca keuangan daerah.
"Terkait pekerjaan pembangunan lampu jalan umum yang disebut Walikota Medan Bobby Nasution belum bisa diaudit BPK karena belum dibayar 100 persen, tentunya tidak demikian. Harus kita fahami bahwa fungsi BPK RI itu sangat luas, tidak sebatas karena pekerjaan proyek belum dibayar 100 persen," kata Elfenda kepada wartawan, Minggu 2 April 2023.
Elfenda menegaskan DPRD Medan bisa meminta BPK melakukan audit terhadap pekerjaan tersebut. Karena salah satu fungsi legislatif adalah pengawasan, jika dewan merasa ada hal yang merugikan keuangan negara bisa meminta BPK melakukan audit meski pekerjaan belum selesai.
Pekerjaan itu kata Elfenda bisa diaudit BPK mulai dari hulu pekerjaan hingga akhir. Justuru DPRD bisa mencegah kerugian yang lebih besar dengan meminta BPK melakukan audit.
"Misalnya, pekerjaan ada yang tidak sesuai yang ada di dalam APBD dengan praktik di lapangan. Dari sisi manfaat tidak maksimal dan sebagainya," ucapnya mencontohkan.
Jadi, lanjut Elfanda, sepanjang sudah ada beban anggaran yang dibayar walaupun belum 100 persen, tentunya dalam rangka mencegah adanya kerugian yang lebih besar BPK bisa melakukan audit.
Tidak perlu harus sudah dibayar 100 persen. Karena dalam siklus anggaran akan ada agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di DPRD untuk membahas kinerja walikota selama tahun 2022.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Pelantikan TP PKK Medan 2025-2030: Pesan Walikota Jauhkan Gadget dari Dalam Rumah Demi Pendidikan Anak
Wartawan Kecewa Rapat Pansus LKPj Walikota Medan Buka Tutup, Elfanda Ananda: Akses Publik Dijauhkan
Warga Jalan Turi Tolak Rencana Walikota Medan Alihfungsi RTH Jadi TPA Sampah
Proyek Kementerian PU Puluhan Miliar di Sumut Jadi Sorotan: Dugaan Korupsi Jalan Perbatasan Riau Terungkap
Proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Mandiling Natal Diduga Fiktif 70 Haktare
Kondisi Kota Medan Mulai Normal Pascabanjir Bandang yang Meluas di 21 Kecamatan
Komentar
Berita Terbaru
FOZ Sumut Himpun Rp 9,8 Miliar Zakat di Ramadhan 1447 H, Salurkan ke 66.974 Penerima Manfaat
8 Potensi Korupsi MBG Versi KPK
Kejari Tebingtinggi Tetapkan Hasbie Ashsiddiqi Jadi Tersangka Korupsi Lingkungan Hidup
Polda Sumut Geledah Kantor Dinas Kominfo Tebingtinggi, Kadis Ghazali Rahman Sempat Bantah OTT Hoax
Koperasi Desa Bukan Sekadar Simpan Pinjam, Tapi Pusat Ekonomi Warga Lengkap dan Modern
Relawan Bobby Nasution Panik Lihat Bupati Batubara Dukung Pemekaran Sumatera Pantai Timur
Polemik Pidato JK: Itu Fakta Sosiologis Konflik, Bukan Penistaan Agama