Tokoh Pendidikan Sumut: Contoh Gubernur Kaltim, Jabar dan Maluku Utara
Redaksi - Senin, 26 Mei 2025 17:13 WIB
Poto: Istimewa
Sisiwa sekokah menyeberang sungai.
drberita.id -Tokoh Pendidikan Sumut Drs Syaiful Syafri MM mengatakan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia, keberhasilan ada pada kebijakan dan komitmen kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan komitmen kepala daerah kabupaten dan kota sesuai jenjangnya tldan tidak jalan sendiri, melainkan jalan bersama sesuai komitmen pemerintah provinsi dan pusat.
"Karena berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah, disiplin sekolah, pemerataan guru, pengawas akses jalan menuju sekolah, dan partisipasi masyarakat," ujar Syaiful Syafri, Senin Senin 26 Mei 2025.
Semua itu kata Syaiful tidak sebatas visi, wacana, meninjau, ceramah atau sejenisnya dari seorang kepala daerah, melainkan action melalui APBD untuk peningkatan kualitas guru, pemerataan guru, pengawas, dan perbaikan atau melengkapi sarana pembelajaran di sekolah.
"Karena biaya pendidikan sudah ditampung berupa bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat," katanya.
Menurut mantan Kadis Pendidikan Sumut ini, masalah pendidikan tidak sebatas gedung, guru, laboratorium, perpustakaan dan metoda pembelajaran, tetapi akses jalan juga menjadi perhatian penting.
Sebab, masih banyak antardesa di daerah pinggiran atau pedalaman anak sekolah harus menyebrangi sungai, jalan di antara sawah, hutan, jalan setapak yang memerlukan anggaran daerah untuk perbaikan atau membangunnya.
"Di antara banyak kepala daerah yang memiliki komitmen, contohnya adalah Gubernur Kalimantan Timur. Pada tahun ajaran 2025/2026 ini telah menerapkan pendidikan gratis bagi alumni SMA/SMK untuk masuk ke 53 perguruan tinggi di Kaltim, kejenjang S1 hingga foktoral, karena Gubernur Kaltim berkeinginan putra putri Kaltim ke depan mampu bersaing dengan provinsi lain, dan ini menjadi sejarah baru di dunia pendidikan Indonesia," ungkapnya.
Contoh lain, kata Syaiful, Gubernur Jabar yang melakukan pendidikan khusus ke barak militer selama dua minggu bagi anak anak bermasalah sosial. Cara ini rangka menyiapkan anak untuk disiplin, berprilaku baik, cinta tanah air, cinta bangsa dan cinta keluarga, sesama, di samping memperbaiki akses jalan menuju sekolah di daerah terpencil serta perbaikan sarana sekolah lainnya.
Demikian juga dengan Gubernur Maluku Utara, tahun anggaran 2025 telah mengalokasikan APBD untuk merenopasi 118 SMA/SMK dan SLB dari 250 sekolah yang kondisinya perihatin serta mengalokasikan anggaran bantuan operasional daerah (Bosda) agar tidak pakai biaya komite sebagai anggaran pendukung pendidikan.
"Bukti kerja sama pemerintah provinsi dengan kabupaten kota dalam komitmen meningkatkan pendidikan terlihat pada Bupati Bogor yang langsung membangun Jembatan Rawayan untuk membantu siswa sekolah yang selama ini harus menyeberangi sungai agar bisa bersekolah di Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea yang viral di media sosial. Para siswa kesekolah terlihat menyebrangi sungai," kata Syaiful.
Diketahui berbagai model telah diluncurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian, dan sejumlah gubernur untuk komitmen dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
Kebijakan pendidikan yang diprakarsai oleh Menteri Sosial RI periode 2024 hingga 2029, yakni model sekolah rakyat.
Dengan sekolah rakyat itu masyarakat miskin dapat menyekolahkan putra putrinya yang dibiayai pemerintah, mulai perlengkapan sekolah, seperti baju, sepatu, tas, dan buku, dengan sistem asrama dengan biaya Rp. 48,25 juta per anak pada tahun ajaran 2025/2026.
Juga kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Tehnologi, dengan model Sekolah Garuda Transpormasi (SGT) sebagai sekolah SDM unggul untuk meningkatkan kualitas SMA dan Madrasah Aliyah yang akan dibuka pada tahun ajaran 2025/2026.
"Di sisi lain proses, pendidikan yang masih diterapkan jajaran pendidikan di Indonesia mulai Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah menengah (SMP, SMA/SMK) masih model pembelajaran kurikulum merdeka atau kurikulum 2013 (KBK) dengan sistem penerimaan jalur domisili untuk tahun ajaran 2025/2026," tutup Syaiful Syafri.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Aplikasi SPMB Sumut Masih Pakai Server Pemprovsu, LTKP: Alexander Jangan Buat Malu Bobby Nasution
Paket Proyek Dinas BMBK Sumut Berbau Suap: Wajib Setoran Depan Setelah Potong Pajak
Dukung Kejati Sumut Ungkap Pelaku Pencairan 54 Cek Palsu Internal Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota
Bank Sumut Peringkat 2 Pengumpul Zakat Khusus Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa
Guntur Geruduk Kejatisu : Segera Tetapkan Tersangka
Kajati Sumut Muhibuddin Diminta Periksa Dugaan Korupsi 67 Proyek SDA BBWS Sumatera II
Komentar