Korupsi APBD

KPK Diminta Periksa Mantan Pj Gubsu Agus Fathoni dan 4 Orang Lainnya Agar Terungkap Pergeseran APBD Sumut

Redaksi - Minggu, 05 Oktober 2025 11:19 WIB
KPK Diminta Periksa Mantan Pj Gubsu Agus Fathoni dan 4 Orang Lainnya Agar Terungkap Pergeseran APBD Sumut
Poto: Istimewa
Mantan Pj Gubsu Agus Fathoni.
1. Visi dan Misi Kepala Daerah: Visi dan misi kepala daerah dibuat terlebih dahulu sebagai panduan untuk mengembangkan program dan kegiatan daerah.

2. Peraturan Daerah (Perda) tentang Visi dan Misi: Setelah visi dan misi kepala daerah dibuat, maka dibuatlah Perda tentang Visi dan Misi untuk memperkuat dan memperjelas visi dan misi tersebut.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD): RPJMD dibuat berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan Perda tentang Visi dan Misi. RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan daerah untuk jangka waktu 5 tahun.

4. Rencana Strategis (Renstra): Renstra dibuat berdasarkan RPJMD dan memuat strategi dan program untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

5. Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra): Setelah RPJMD dan Renstra dibuat, maka dibuatlah Perda tentang RPJMD dan Renstra untuk memperkuat dan memperjelas dokumen perencanaan tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): APBD dibuat berdasarkan RPJMD, Renstra, dan Perda tentang RPJMD dan Renstra. APBD merupakan dokumen penganggaran yang memuat rencana pendapatan dan belanja daerah untuk 1 tahun.

7. Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran APBD: Setelah APBD dibuat, maka dibuatlah Pergub tentang Penjabaran APBD untuk memperjelas dan memperkuat penganggaran daerah.

"Dengan demikian, urutan pembuatan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan," jelas Antony Sinaga.

Halaman :
1
2
3
Semua
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Apbd sumutAgus FathoniKpkPergeseranPj Gubsu
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru