Mafia Tanah

Bangunan Properti di Tanah HGU PTPN2 Melanggar Hukum, Masyarakat Luas Harus Paham

Kerja Sama PT. Ciputra dan PT. NDP Anak Perusahaan PTPN2
Redaksi - Rabu, 18 Desember 2024 15:35 WIB
Bangunan Properti di Tanah HGU PTPN2 Melanggar Hukum, Masyarakat Luas Harus Paham
Poto: Istimewa
Jewel Garden di Jalan Metrologi, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.
drberita.id -Pembangunan perumahan dan pertokoan mewah di atas tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) seperti yang dikuasai PTPN2, merupakan pelanggaran hukum. Pasalnya, proyek properti bukan untuk peruntukan HGU.

"Ini penting dipahami masyarakat luas. Selama ini dengan dalih sebagai pemilik HGU PTPN2 menggusur rakyat dari tanah yang sudah puluhan tahun jadi hunian mereka. Lalu, tanah itu berubah jadi kawasan properti elit," tegas Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar, Rabu 18 Desember 2024.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2018 s/d 2018-2023 itu menjelaskan tanah dengan status HGU adalah tanah yang diberikan negara kepada individu atau badan hukum untuk digunakan dalam kegiatan pertanian, perkebunan, atau usaha lain yang sejenis.

Hal ini sangat jelas diatur dalam Undang Undang (UU) Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Pada BAB-IV, pasal 28 sangat jelas disebutkan bahwa, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna usaha pertanian, perikanan atau peternakan atau usaha lain yang sejenis.

"Jadi, undang undang sudah sangat jelas mengatur bahwa peruntukan HGU adalah untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Karena itu, secara hukum, tanah HGU tidak dapat dibangun property," tegas Abyadi Siregar.

Atas dasar ketentuan hukum itulah, lanjut Abyadi Siregar, proyek properti di lahan HGU PTPN2 yang saat ini sedang gencar-gencarnya dibangun disejumlah lokasi di kawasan Deliserdang, merupakan pelanggaran hukum, terutama melanggar Undang Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 2960.

Proyek property itu diduga kerja sama dengan perusahaan property raksasa Indonesia, yakni PT Ciputra Development Tbk atau dikenal dengan Ciputra Group.

Tidak hanya soal pelanggaran peruntukan HGU, tapi menurut Abyadi Siregar, status HGU PTPN2 disejumlah lokasi di Deliserdang, sebetulnya secara hukum sudah hapus dengan sendirinya.

Hal ini bila mengacu pada kondisi objek tanah di lapangan, dan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Halaman :
1
2
3
4
Semua
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
HguHukumPtpn2Properti
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru