Bangunan Properti di Tanah HGU PTPN2 Melanggar Hukum, Masyarakat Luas Harus Paham
Kerja Sama PT. Ciputra dan PT. NDP Anak Perusahaan PTPN2
Redaksi - Rabu, 18 Desember 2024 15:35 WIB
Poto: Istimewa
Jewel Garden di Jalan Metrologi, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.
drberita.id -Pembangunan perumahan dan pertokoan mewah di atas tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) seperti yang dikuasai PTPN2, merupakan pelanggaran hukum. Pasalnya, proyek properti bukan untuk peruntukan HGU.
"Ini penting dipahami masyarakat luas. Selama ini dengan dalih sebagai pemilik HGU PTPN2 menggusur rakyat dari tanah yang sudah puluhan tahun jadi hunian mereka. Lalu, tanah itu berubah jadi kawasan properti elit," tegas Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar, Rabu 18 Desember 2024.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2018 s/d 2018-2023 itu menjelaskan tanah dengan status HGU adalah tanah yang diberikan negara kepada individu atau badan hukum untuk digunakan dalam kegiatan pertanian, perkebunan, atau usaha lain yang sejenis.
Hal ini sangat jelas diatur dalam Undang Undang (UU) Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Pada BAB-IV, pasal 28 sangat jelas disebutkan bahwa, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna usaha pertanian, perikanan atau peternakan atau usaha lain yang sejenis.
"Jadi, undang undang sudah sangat jelas mengatur bahwa peruntukan HGU adalah untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Karena itu, secara hukum, tanah HGU tidak dapat dibangun property," tegas Abyadi Siregar.
Atas dasar ketentuan hukum itulah, lanjut Abyadi Siregar, proyek properti di lahan HGU PTPN2 yang saat ini sedang gencar-gencarnya dibangun disejumlah lokasi di kawasan Deliserdang, merupakan pelanggaran hukum, terutama melanggar Undang Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 2960.
Proyek property itu diduga kerja sama dengan perusahaan property raksasa Indonesia, yakni PT Ciputra Development Tbk atau dikenal dengan Ciputra Group.
Tidak hanya soal pelanggaran peruntukan HGU, tapi menurut Abyadi Siregar, status HGU PTPN2 disejumlah lokasi di Deliserdang, sebetulnya secara hukum sudah hapus dengan sendirinya.
Hal ini bila mengacu pada kondisi objek tanah di lapangan, dan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Pada pasal 27 PP Nomor 18 tahun 2021 mengatur tentang beberapa kewajiban pemegang HGU seperti PTPN2. Di antaranya, setiap pemegang HGU seperti PTPN2, wajib melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan di lahan HGU sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
"Faktanya, kondisi di lapangan saat ini tanah tanah tersebut sudah berubah menjadi kawasan perumahan dan pertokoan mewah. Sama sekali tidak ada usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan," tegas Abyadi.
Kewajiban lain adalah, pemegang HGU wajib mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis.
"Faktanya, PTPN2 melalui anak perusahaannya yaitu PT Nusantara Dua Properti (NDP), justru kerja sama dengan PT Ciputra Group membangun proyek property bernilai mahal," jelasnya.
Pemegang HGU juga diwajibkan membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan area HGU. Tapi faktanya sekarang, PTPN2 sama sekali tidak melakukan pemeliharaan prasarana lingkungan dan tanah di kawasan HGU sebagaimana dimanahkan ketentuan dan peraturan.
Bahkan, pemegang HGU diwajibkan memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup.
"Dengan menjadi kawasan perumahan dan pertokoan mewah, tentu tidak ada lagi pencegahan kerusakan sumber daya alam. Karena objek tanah HGU sudah menjadi kawasan properti," tegas Abyadi Siregar.
Selain mengatur kewajiban bagi pemegang HGU, pasal 27 PP Nomor 18 tahun 2021 juga mengatur tentang larangan setiap pemegang HGU.
Larangan pertama adalah, menyerahkan pemanfaatan tanah HGU kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan dan undang undang.
"Faktanya, PTPN diduga telah menyerahkan pengelolaan tanah HGU itu kepada PT. Ciputra untuk dibangun kawasan property bernilai mahal," jelas Abyadi.
Larangan berikutnya adalah, pemegang HGU seperti PTPN, dilarang menelantarkan tanahnya. "Faktanya, di sejumlah kawasan, sudah puluhan tahun lahan HGU tersebut terlantar sehingga menjadi kawasan pemukiman masyarakat yang padat dan kompak," jelas Abyadi.
Selanjutnya, pemegang HGU dilarang mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya dalam areal HGU terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.
"Sementara yang terjadi saat ini, beberapa kawasan HGU itu sudah berdiri bangunan permanen perumahan dan pertokoan mewah yang harganya miliaran rupiah per unit," jelasnya.
Sejumlah lokasi tanah yang selama ini disebut-sebut sebagai kawasan HGU PTPN2, seperti sedang berlomba membangun kawasan pertokoan dan perumahan mewah. Pembangunan proyek property secara besar-besaran yang disebut di lahan HGU itu, diduga atas kerja sama PTPN2 melalui anak perusahaannya PT. NDP dengan perusahaan property raksasa di Indonesia, yakni PT. Ciputra Development Tbk.
Lihat saja misalnya Citra Land Gama City, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, persis dekat kampus UIN dan Unimed Medan. Di kawasan ini, sudah terbangun ratusan unit pertokoan dan perumahan mewah yang bernilai mahal.
Menurut informasi, kata Abyadi Siregar, harga satu unit toko di kawasan ini sekitar Rp. 2 miliar hingga Rp. 7 miliar. Di kawasan ini juga masih terus melakukan pengembangan dengan melakukan pembangunan.
Tidak jauh dari Citra Land Gama City, juga sudah berdiri Jewel Garden di Jalan Metrologi, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang. Jewel Garden juga saat ini juga terus melakukan pembangunan.
Terakhir adalah Citra Land City yang berlokasi di Jalan Irian Barat/Jalan Kesuma, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Ini juga merupakan proyek property besar-besaran yang sedang berpacu membangun.
Diperkirakan, ribuan unit pertokoan dan perumahan mewah telah berdiri di tiga kawasan tersebut. Selama ini, ketiga lokasi komplek pertokoan dan perumahan mewah itu dikenal sebagai kawasan HGU PTPN2.
Tidak pernah terungkap ke publik luas, apa yang menjadi landasan hukum tanah negara berstatus HGU itu bisa dibangun menjadi kawasan perumahan dan pertokoan mewah.
"Yang jelas, bila mengacu pada Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan PP Nomor 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, tanah status HGU tidak bisa dibangun dengan property mengingat peruntukannya adalah untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan," jelas Abyadi Siregar.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
SPMB di Sumut, 5 Sekolah Favorit di Kota Medan, MARGASU Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Agar Ada Efek Jera
Forum Wartawan Hukum Sudah Ada di Kepulauan Nias
Supremasi Hukum di Era Algoritma: Menjaga Keadilan di Balik Layar
Polda Sumut Simpulkan PT Universal Gloves Bersih Pidana, Kuasa Hukum: Penyidiknya Ini Aneh
Kasus Pembunuhan Kontraktor Sumut Dibuang ke Laut, Kuasa Hukum Akan Bawa ke Komisi III DPR
PTPN Tidak Berhak Lagi Atas Tanah HGU, Apalagi Sudah Jadi Permukiman Masyarakat
Komentar