Inspektur Sulaiman Tegaskan Pergeseran APBD Sumut Tidak Terlarang, LIPPSU: Kangkangi SE Mendagri

drberita.id -Persegeran APBD Sumut 2025 yang terjadi sebanyak enam kali dan diprotes oleh anggota dewan saat rapat pada Selasa 15 Juli 2025 lalu, ternyata tidak terlarang dilakulan.

Padahal pergeseran APBD Sumut itu kabarnya untuk menyiapkan anggaran proyek infrastruktut yang terkena OTT KPK pada 26 Juni 2025.

Kepala Inspektorat Provinsi Sumut Sulaiman Harahap mengatakan pergeseran APBD yang dilakukan Pemprov Sumut sudah diketahui oleh anggota dewan melalui surat yang dikirim.

"Ada pemberitahuannya sesuai surat pemberitahuan yang disampaikan setiap pergeseran," ucap Inspektur Sulaiman, Minggu 10 Agustus 2025.

Inspektur Sulaiman juga menegaskan pergeseran APBD Sumut sudah sesuai dengan peraturan.

"Sesuailah, diatur dan perbolehkan oleh peraturan dan diberitahukan ke DPRD," katanya.

Nomor berapa peraturan tersebut, Inspektur Sulaiman mengatakan Permendagri nomor 77 tahun 2020.

Ditanya kembali, apakah memang tidak ada persoalan terkait pergeseran APBD Sumut 2025 sebanyak 6 kali, Inspektur Sulaiman tetap memastikan tidak ada.

"Dimana masalahnya, kan boleh sesuai aturan," tegasnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari AM Sinik menduga pergeseran tersebut telah mengangkangi Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025.

Menurut Azhari Sinik dikutip promedianews.co.id, di SE itu disebutkan Pemprov Sumu dalam hal ini Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat belum merealisasikan dan menginplementasikan SE Mendagri, yang menyatakan sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dibutuhan kebijakan menyeluruh.

Yakin, guna memastikan kesesuaian pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Adapun dasar hukum diterbitkannya Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, yaitu a. Pasal 264 ayat (5) dan Pasal 317 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2}, Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tanun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Azhari Sinik juga mengatakan, adapun isi dari SE Mendagri, menyatakan antara lain;

1. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

2. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain;

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan.

b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim.

d. Pengendalian lnflasi di daerah.

e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

f. Dukungan swasembada pangan.